Abstract

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal mula penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam e-procurement. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan: 1) Apa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online?; 2) Bagaimana mekanisme penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara?. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan 2) Perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat PERATUN adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha negara didasarkan pada hukum positif. Setelah diterbitkannya UU No 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan objek Sengketa Tata Usaha Negara mengalami perluasan sehingga PERATUN memiliki wewenang untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berupa Tindakan Faktual. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 11/G/2017.JPR adalah salah satu putusan yang objek sengketanya adalah Tindakan Faktual, selain itu di dalam putusan ini terdapat pula penjatuhan putusan dengan ganti rugi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mendasari perluasan objek Sengketa Tata Usaha Negara serta penerapan putusan ganti rugi sengketa Tindakan Faktual.

Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration .

Post-reform 1998, corruption remains the main problem in Indonesia. The abundant natural resources and human resources cannot be put to good use because of the many corruption cases in Indonesia. However, not all cases of corruption occur because of the intention of the perpetrators, but it occurred because of misunderstanding in measuring elements of state losses, both at the level of investigation to prosecution. Verdict MK No. 25 / PUU-XIV / 2016 abolishes the word "can" in Article 2 paragraph 1 of the Corruption Act makes the formulation of corruption offense into material offense rather than formal offense. So that all elements contained in the formulation of the offense must be proven first. This makes understanding of the element of state loss more critical than ever. This article will attempt to explain when the state losses occur and the legal consequences of the own state losses. This article will also provide a new perspective in understanding the loss of the state from the administrative side of government. That there is no crime without errors, making the fault of state administrative officials must precede the element of the loss in this country in exercising their authority. Indonesia, as a country that embraces multi-system jurisdiction, divides the powers of the courts in separate Courts. Therefore, the differences in the existence of elements of abuse of authority also become a debate between Judicial Bodies. This difference of perception must be put together first so that it is not expected to happen injustice due to the difference of perception and then put harm to society.