Abstrak – Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa, sangat merugikan baik bagi institusi maupun bagi bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi pelatihan persiapan sertifikasi penyuluh antikorupsi pada level 3 dan level 4. Adapun sampel dalam penelitian ini dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan. Pengumpulan data yang digunakan melalui metode wawancara dan pengumpulan angket kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis inferensia menggunakan uji dua beda sampel berpasangan. Hasil yang didapat pelaksanaan pelatihan persiapan sertifikasi penyuluh antikorupsi memberikan perubahan perilaku peserta di tempat kerja. Hal ini dinyatakan dalam hasil survey ditunjukkan dengan hasil rata-rata setelah pelatihan meningkatkan dari sebelum pelatihan. Hal ini diperkuat dengan hasil uji beda baik untuk level 3 maupun level 4 yang signifikan. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa alumni dalam tugasnya sehari-hari di kantor juga telah menerapkan nilai-nilai dasar antikorupsi. Perilaku ini dapat menguatkan posisi alumni yang baik. Kata Kunci : antikorupsi, pelatihan dan penyuluhan, uji beda

Based on the Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to the Law Number 10 of 1995 concerning Customs, the implementation of customs and excise taxation activities adheres to a self-assessment system. Thus, there is a need for a balance related to the supervision of the implementation of the law. The supervision referred to is all supervisory activities in the customs and excise sector as regulated in the Regulation of the General Directorate of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 concerning Procedures for Supervision in the Customs and Excise Sector. The objective of this study was to find out and analyze the implementation of supervision based on the Regulation of the General Director of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 and the effectiveness of the law in implementing this policy at the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise of the Middle Type C Customs Jayapura from 2020 to 2022. The method applied in this research was normative-empirical law with a statute approach and a case approach. The techniques used for collecting legal materials were a bibliography study, a document study, and a file or record study. Then, the technique of analyzing legal materials utilizing the interpretation of legal materials that had been processed. The results of the study showed that the implementation of customs and excise supervision has been following with the Regulation of the General Director of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 with KPI achievement results ranging from 75% to 100% of the targets set from 2020 to 2022. Then, the legal effectiveness in supervision in the sector of customs and excise at the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise of the Middle Type C Customs Jayapura from 2020 to 2022, being reviewed from the five indicators, was still not optimal, because there were still several obstacles in each of these indicators.

Discussions on legal protection for workers who refuse transfers end in termination of employment. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely a deductive research that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the problem of How is legal protection in termination of employment due to workers/labourers rejecting mutations resulting from research on termination of employment because workers refusing mutations must first confirm whether the transfer is contrary to Law no. 13 of 2003 concerning Employment, Company Regulations/Employment Agreements and/or Collective Labor Agreements or not. Second, the legal protection of Workers in Termination of Employment for refusing to transfer is not explicitly regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment, but can be regulated autonomously in Company Regulations/Work Agreements and/or in Collective Labor Agreements while still taking into account the principle of agreement or deliberation for consensus as contained in the working relationship that occurs between Employers and Workers.Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Mutation. AbstrakSecara deduktif dimulai analisa terhadap pasal Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang menolak mutasi berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraianya itu suatu penelitian yang pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Bagaimana perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh menolak mutasi hasil penelitian tindakan pemutusan hubungan kerja karena pekerja menolak mutasi harus terlebih dahulu memastikan apakah mutasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama atau tidak. Kedua, perlindungan hukum Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, namun dapat diatur secara otonom dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja dan/atau dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan tetap memperhatikan prinsip kesepakatan atau musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang terkandung dalam hubungan kerja yang terjadi antara Pengusaha dan Pekerja.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi

No abstract

The importance of taxes for the survival of the state makes the government must continuously strive to increase public participation, namely paying taxes by increasing awareness and tax compliance. In Indonesia, there are three types of tax collection systems, the first is the Self Assessment System in which taxpayers are given the trust to calculate, deposit and report their own tax payable; the second is the Official Assessment System where the government is given the authority to determine the amount of tax owed by the taxpayer and while the Withholding Assessment System is the amount of tax calculated by a third party who is not a taxpayer and is not a tax officer/fiscus. In this paper the authors use descriptive qualitative methods, the results of the research in this paper are where the Government gives confidence to the self-assessment system taxpayers to calculate their own taxes payable and regarding the legal certainty of the taxpayer's voluntary disclosure program on affidavits null and void in Indonesia.Keywords: Taxpayer; Legal certainty; Letter of Statement AbstrakPentingnya pajak bagi kelangsungan negara membuat pemerintah harus terus menerus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat yaitu membayar pajak dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Self Assessment System yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya; kedua adalah Official Assessment System dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan sementara Withholding Assessment System adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak Self Assessment System untuk menghitung sendiri pajak terhutang dan mengenai kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum di Indonesia.Kata Kunci: Wajib Pajak; Kepastian Hukum; Surat Keterangan