<p align="justify">As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family. The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall “holistic” approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations. In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the first time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has ¬firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-20016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.</p>

<p>Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Tulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi Indonesia pada operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.   </p><p><strong> </strong></p><strong>Kata Kunci </strong>: Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, kebijakan luar negeri

This article argues that Indonesian economic diplomacy should consider Mexico and Chile as member of PacificAlliance in Latin American region as the prospective markets for Indonesia in the future. As emerging economies, these two countries have positive economic projection, population growth and their demand for import products from other region. Based on economic diplomacy concept, Indonesian efforts to negotiate bilateral trade agreements (free trade agreement) or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with Mexico and Chile will be part of longterm strategy to build these countries as two of Indonesian non traditional markets. AbstrakArtikel ini berargumen bahwa diplomasi ekonomi Indonesia perlu mempertimbangkan Meksiko dan Chile yang merupakan negara anggota Aliansi Pasifik di kawasan Amerika Latin sebagai pasar prospektif bagi Indonesia pada masa yang akan datang. Sebagai emerging economies, kedua negara ini memiliki proyeksi ekonomi yang positif, pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya terhadap produk-produk impor dari kawasan lain. Berdasarkan konsep diplomasi ekonomi, upaya-upaya Indonesia untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian perdagangan bilateralnya (perjanjian perdagangan bebas) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Meksiko dan Chile akan menjadi bagian dari starategi jangka panjang untuk mengembangkan kedua negara ini sebagai dua pasar non tradisional Indonesia.

<p><strong>Abstrak</strong> – Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB.</p><p><br /><strong>Kata Kunci</strong> : Pemelihara perdamaian wanita, gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, Indonesia</p><p><br /><em><strong>Abstract</strong> </em>– As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family.The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall “holistic” approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations.In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the fi¬rst time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has ¬firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-20016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.</p><p><br /><strong><em>Keywords:</em> </strong>female peacekeepers, gender, United Nations, peacekeeping, Indonesia</p>

UNESCO Global Geopark adalah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan dan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, serta dikelola untuk keperluan konservasi, pendidikan, dan pembangunan perekonomian masyarakat setempat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi. Geopark Natuna ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tanggal 30 November 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Mengapa Geopark Natuna sangat strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu dari UNESCO Global Geopark? Bagaimana upaya yang perlu dilakukan sebagai salah satu calon untuk UNESCO Global Geopark? Artikel ini menjelaskan arah pengembangan Geopark Natuna menuju salah satu UNESCO Global Geopark di masa yang akan datang. Metode kualitatif digunakan dengan obervasi lapangan sebagai bagian dari triangulasi data, termasuk penggunaan data primer melalui wawancara dan data sekunder. Warisan geologi, keanekaragaman hayati dan warisan budaya merupakan tiga pilar utama pada konsep UNESCO Global Geopark. Geopark Nasional Natuna merupakan salah satu geopark nasional Indonesia yang diusulkan terhadap UNESCO untuk menjadi salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2022. Penelitian menunjukkan Geopark Natuna sebagai salah satu dari UNESCO Global Geopark akan lebih efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian kawasan, sarana edukasi, dan pemberdayaan masyarakat setempat guna memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.