Penelitian ini menjadi salah satu media untuk mempublikasikan kekayaan budaya lokal yang selama ini terpendam di Kabupaten Bone dan kemudian dapat menjadi acuan bagi pemerintah lokal untuk lebih memperhatikan eksistensi dari keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia dengan mendukung serta menjadi promoter dan fasilitator utama yang mendorong berkembangnya perbendaharaan kultur di Bumi Pertiwi khususnya di Kabupaten Bone. Melalui penelitian inilah diharapkan mampu memberi gambaran kepada masyarakat luas bahwa masyarakat setempat menyimpan sejuta pesona budaya yang layak disaksikan oleh mata dunia. Penelitian ini difokuskan pada semiotik budaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, dengan teknik rekam, teknik catat, dokumentasi, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian dilakukan sekitar satu tahun, mulai pengumpulan data hingga analisis data dan pembuatan laporan. Lokasi pada penelitian ini, yaitu Kecamatan Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ritual/prosesi dalam ritual Mattompang Arajang, yakni: ritual malekke toja (memindahkan atau mengambil air), ritual mappaota (mempersembahkan daun sirih), ritual masossoro/mattompang Arajang (membersihkan arajang/pusaka kerajaan), dan ritual mappatinro arajang (menidurkan/mengembalikan arajang). Adapun makna yang dapat diambil dengan adanya ritual mattompang arajang, yakni: adanya silaturahmi dan persatuan masyarakat Bone, makna membersihkan atau menyucikan benda-benda pusaka, Makna magis/spiritual, dan kelestarian budaya Kerajaan Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pajak progresif kendaraan bermotor roda empat dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan. Jenis penelitian yaitu analisis deskriptif komperatif, merupakan analisis yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan dengan membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Setelah melakukan analisis pada UPT Pendapatan/Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan maka ditarik kesimpulan bahwa, Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat sejak sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode 2016 s/d 2018, karena diketahui pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak progresif sebesar 0.01% terhadap PAD, dan mengalami peningkatan penerimaan sebesar 0,34%, dan kemudian ditahun 2018 mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumya sebesar 2.93% terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Badan  usaha milik Desa (BUM Desa)  di Kabupaten Takalar dalam hal praktek sistem akuntansi masih sangat sederhana dan belum dapat menyajikan pelaporan keuangan yang tepat sehingga  akuntabilitas  keuangan  dipandang  masih  sangat  lemah.  Adapun hasil penelitian adalah 1) Pengelolaan keuangan Bumdes menggunakan sistem pembukuan yang sederhana dan belum mencerminkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diperkenankan, 2) Penyajian laporan keuangan belum tepat yang kemudian berdampak pada kinerja dan posisi keuangan entitas. 3) informasi keuangan Bumdes tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi (a) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel, (b) merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (d) berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh organisasi, (e) memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif

The research aims to determine the level of UMKM Taxpayer compliance based on PP No. 23 of 2018 at KPP Pratama West Makassar. The type of research used is a qualitative approach, the researcher describes the results of interviews and analyzes the data. This research conducted in June to July 2019. The level of taxpayer compliance in paying UMKM taxes from year by year has decreased significantly after having increased from 2015 to 2016, and declined again when the government applied the PP No. 23 of 2018. The KPP Pratama West Makassar devision made a program to socialize the implementation of the latest Government Regulations by distributing brochures to each of the markets and shops. The socialization is needed to notify UMKMs of the implementation of the latest Government Regulation, PP No. 23 of 2018 where the regulation confirms the reduction in UMKM tax rates to 0.5%. It is doing to increase the awareness of taxpayers to follow the rules with their tax obligations.

The purpose of community service activities is to provide education and information to the people of the city of Makassar specifically in Ujung Pandang, Makassar and Rappocini sub-districts. The people of Makassar city in general are still not aware of local regulations regarding health services. Most residents of Makassar city complain about health services in the city of Makassar. And some residents only know about health services through BPJS and KIS (Healthy Indonesia Card). So it is necessary for the government to cooperate with related parties to conduct socialization and counseling of Regional Regulations regarding health services. The result of PKM activities is that participants know the regional regulation number 7 of 2009, participants are able to socialize to their environment about the regulation. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat kota Makassar khususnya kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini. Masyarakat kota Makassar pada umumnya masih kurang mengetahui peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan. Sebagian besar warga kota Makassar mengeluhkan pelayanan kesehatan di kota Makassar. Dan sebagian warga hanya mengetahui pelayanan kesehatan melalui BPJS maupun KIS (Kartu Indonesia Sehat). Sehingga perlunya pihak pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan Perda mengenai pelayanan kesehatan. Hasil kegiatan PKM adalah peserta mengetahui perda nomor 7 tahun 2009,  peserta mampu mensosialisasikan ke lingkungan mereka tentang perda tersebut.