Indonesian national law has defined two mechanisms in the ratification of international conventions, namely in form of an Act and in form of a Presidential decree. As stipulated in the Constitution of The Republic of Indonesia Year 1945 that:" causing broad and fundamental consequences for the lives of the people related to the burden on state finances, and/or necessitating changes or formation of laws" are the criteria of an international convention that must be ratified in form of an Act. However, some practices in the ratification of international conventions do not under this rule. These study aims are to analyze some of the International conventions which have been ratified not accordance with the criteria that have determined by national law. This study is doctrinal, using the statute approach and conceptual approach. This work focus on analyzes the Convention on International Trade in Endangered Species of International Trade of Wild Flora and Fauna 1973 (CITES 1973) and the ASEAN Comprehensive Agreement. The conclusion of this work affirmed that CITES 1973 and ASEAN ComprehensiveAgreement have a fundamental effect on the life of the Indonesian people. Therefore this convention shall ratify in form of an act. However, those two conventions have been ratified in form of a Presidential Decree, which means those ratifications contradict national law.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menginventarisir pengaturan yang terkait dengan penempatan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (compartive approach). Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab VII yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.