Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang baru di Indonesia bersifat kepemilikan tunggal, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan, demikian pula tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan entitas bisnis perseroan perorangan. untuk itu  penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dan menjelaskan pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan sebagai badan hukum baru di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip limited liability, artinya memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri, namun juga memuat doktrin piercing the corporate veil yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri.

The establishment of Village-Owned Enterprises ("BUM Desa") in Indonesia is expected to improve the village economy. Business entities like BUM Desa receiving capital from the public budget must apply Good Corporate Governance (GCG) principles, which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. BUM Desa need to be managed based on these principles to reach their maximum potential and fulfil public accountability. A few studies have shown that many public organizations have not been able to ensure public accountability. Laws and regulations on BUM Desa do not specify and regulate GCG principles explicitly. Previous regulations actually contain clearer management principles in line with GCG principles. However, these have been revoked. This paper aims to examine and discuss the accommodation of GCG principles in the laws and regulations related to BUM Desa and the extent to which they intersect with GCG principles. It is part of a research project that examine the implementation of GCG principles in BUM Desa in North Sumatera region. Based on normative legal research, this paper concludes that the current legal framework on BUM Desa contains provisions which mirror the aspects of the GCG, in essence, aim to implement parts of the GCG. Unfortunately, it is still not adequately comprehensive. The legal framework should explicitly contain and adopt the principles of GCG, which consist of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. These principles must then be translated and formulated in such a way that it can be implemented in accordance with the capacity of BUM Desa to provide a comprehensive management and accountability standard for BUM Desa.

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 1/POKJK.07/2014 dibentuk dalam rangka mewujudkan LAPS sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisen, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan. Namun kehadirian LAPS-SJK ini kemudian sering kali disinyalir sebagai bentuk lex specialis dari BPSK untuk menangani sengketa secara khusus antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dengan konsumen sektor jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa jasa keuangan pasca terbentuknya POJK No.61/07/2020. Hasil penelitian ditemukan bahwa BPSK termasuk BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa bidang jasa keuangan pasca terbentuknya POJK No. 61/07/2020. Hal ini dikarenakan BPSK yang dirumuskan oleh UUPK mempunyai wewenang secara umum terkait penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sedangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk oleh OJK hanya dapat menyelesaikan sengketa pada bidang jasa tertentu yakni jasa keuangan.

Law No. 6 of 2014 on Villages (Village Law) appears to construct Village-Owned Enterprise or Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) as a new form of business entity within the Indonesian legal sphere. BUM Desa is considered to be different from other variants of business entities in Indonesia. There are multiple interpretations regarding the status of BUM Desa, debating whether they are legal entities or not. This normative legal research discusses the legal aspects of BUM Desa following the promulgation of the Village Law. It concludes that: (1) theoretically BUM Desa meets the criteria as a public legal entity. The issuance of Law No.11 of 2020 on Job Creation confirms the status of BUM Desa as a legal entity; (2) BUM Desa is a public business entity with a unique character to villages different from other forms of business entity with private ownership such as limited companies and cooperatives. However, legal provisions on BUM Desa still contain logical inconsistencies regarding the basic conception of BUM Desa and Law 12/2011 does not yet include Perdes as statutory regulation. The confirmation of the status of BUM Desa legal entities needs to be complemented by synchronization with Law 12/2011 to strengthen the position of Perdes as the legal basis for the establishment of BUM Desa along with various other sectoral regulations

Penyakit kronis merupakan masalah kesehatan yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Penyakit kronis mengakibatkan stres berat dan kecemasan yang tinggi bagi hampir semua penderita karena kondisi ini akan terus berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, sehingga dibutuhkan adanya resiliensi dalam menghadapi penyakitnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran resiliensi pasien yang mengalami penyakit kronis di RSUP. H. Adam Malik Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dengan penyakit kronis dengan sampel berjumlah 60 orang dimana pengumpulan data dengan menggunakan accidental sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan distribusi frekuensi. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 35 dari 60 respoden berada pada resiliensi tinggi yaitu 58,3%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pasien yang mengalami penyakit kronis di RSUP H. Adam Malik Medan memiliki resiliensi yang baik dalam mengatasi stres dan kecemasan yang dialaminya. Peneliti mengharapkan agar perawat memberikan asuhan keperawatan yang optimal untuk menunjang kemampuan resiliensi pasien untuk mengurangi dampak psikososial negatif pasien. Chronic disease is a health problem which is also the main cause of death worldwide. Chronic disease causes severe stress and high anxiety for almost all sufferers because this condition will continue to develop slowly over the years, thus resilience is needed in dealing with the disease. This study aimed to determine the resilience of patients with chronic disease in H. Adam Malik Hospital Medan. The population was 60 patients with chronic disease which recruited using accidetal samplign method . Data were collected using questionnaires and frequency distribution is analyzed. The results showed that 35 of the 60 respondents with high resilience (58.3%). This study concluded that patients with chronic disease at H. Adam Malik Hospital Medan had good resilience in dealing with stress and anxiety. It is expected that nurses provide optimal nursing care to support patient resilience to reduce the patient's negative psychosocial effects.