Reformasi Birokrasi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada manajemen Pemerintahan, terutama komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari berbagai penelitian pada Instansi Pemerintah melalui survei dan kuisioner diketahui kompetensi pegawai merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi hubungan antara kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap akuntabilitas kinerja organisasi dengan menggunakan data keluaran (output) implementasi kebijakan dan peraturan dalam manajemen kompetensi dan manajemen kinerja organisasi Pemerintah pada 11 Unit Kerja di BPOM. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil pemetaan kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai data variabel kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan data evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai data variabel akuntabilitas kinerja organisasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dan korelasi dengan menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan variabel akuntabilitas kinerja organisasi pada 11 Unit Kerja di BPOM yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan publik bidang manajemen kompetensi dan manajemen kinerja organisasi sebagai bahan dalam meningkatkan kualitas implementasi peraturan dan kebijakan pada organisasi Pemerintah.