Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan populasi yaitu kepala dan wakil kepala sekolah, guru dan staff SMP Negeri 9 Muara Bungo, ketua komite beserta anggota wali murid, dan peserta didik SMP Negeri 9 Muara Bungo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah diterapkan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018, dalam hambatan yang dilihat dari 4 variabel menurut Smith terdapat 3 variabel yang masih mengalami hambatan yaitu pada kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan yaitu menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Bungo, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana komputer, serta meningkatkan prestasi sekolah.

Access to services in accordance with the Public Information Disclosure Act directs all public bodies that utilize state/local budgets, must have Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) whose duties and obligations provide information services to the public in order for the distribution of information so that aspects that prioritize services can occur properly. This study examines how the PPID performance of Bungo Regency Government in the fulfillment of public information availability. This research uses a qualitative method with descriptive analysis. Data analysis techniques using the model of Miles and Huberman. Furthermore, this study uses a data validity experiment using the Triangulation Method, namely by comparing information or data in different ways to obtain the correctness of information. The results showed that the performance of PPID Bungo Regency in the fulfillment of the availability of public information has not been maximally shown resulting in the service of unsatisfactory information received by the community. The cause is due to the lack of public information. The public does not always get the public information that is intended. Nevertheless, the development of public data/information has not been carried out. As the main provider of public information, the Regional Device Organization (OPD) as the Auxiliary PPID in Bungo Regency has not performed the function of depositing information to the main PPID by applicable rules.

No abstract

Penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukan bagi para petani di berbagai daerah Indonesia karena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani sementara harga pupuk yang tinggi membuat para petani berfikir untuk membelinya, maka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi para petani karena mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik.?Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana, dan apa hambatan serta upaya dalam?pelaksanaan?penyaluranpupuk??bersubsidi?di?Dusun Karak Apung?Kecamatan?BathinIII?Ulu?Kabupaten?Bungomenggunakan?kartu?tani.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah?seluruhPemerintahKecamatanBathinIIIUluKabupatenBungo,PenyuluhPertanianKabupaten Bungodan Dinas PertanianKecamatanBathin IIIUlusertaKelompoktanidanMasyarakatKecamatanBathinIIIUluKabupatenBungodengan??teknik purposive samplingdiperoleh sampel berjumlah 10 Orang.?Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasipenyaluran pupuk bersubsidi di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu terlihat belum optimal dikarenakan jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan belum mampu mencukupi kebutuhan petani dan juga terdapat salah satu jenis pupuk yang dijual diatas standar harga eceran tertinggi. Hambatannya adalah kuota pupuk bersubsidi yang terbatas, karakteristik sebagian agen penyalur dan ketidaksiapan sebagian petani di Kecamatan Bathin III Ulu. Upaya mengatasi hambatan yang dilakukan adalah mengajukan penambahan kuota dan jenis pupuk bersubsidi, memberikan sanksi tegas kepada agen penyalur dan meningkatkan pengarahan dan bantuan pendaftaran kepada petani.?

No abstract