Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan melalui penelaahan sejumlah literatur seperti buku, jurnal dan tulisan lainnya dengan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta fatwa-fatwa Majeslis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan asuransi syari’ah. Tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan akad-akad umum yang ada pada asuransi syari’ah di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui akad-akad umum dalam asuransi syari’ah di Indonesia serta masalah-masalah yang berhubungan dengan akad-akad tersebut. Kesimpulan penelitian ini mengungkap bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan serta beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam asuransi syari’ah akad yang digunakan adalah akad tabarru’ dan akad tij?rah. Akad tabarru’ adalah akad dengan jenis hibah yaitu dengan menyetorkan sejumlah premi  yang merupakan hibah dari peserta asuransi yang diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong sesama peserta asuransi tanpa mengharapkan keuntungan. Sementara akad tij?rah adalah akad dengan jenis komersial dengan cara investasi dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan porsi yang ada dalam akad.

In the context of people's rights, posting nudity-containing content on social media is frequently linked to freedom of expression. Instead, Indonesia upholds moral principles, ethics, decency, and noble conduct at all times to preserve human dignity. This study looks at how electronic information and transaction regulations, as well as laws against pornography, are being applied to social media content that contains nudity. By adopting a normative and sociological legal approach to a variety of literary works as well as laws and regulations, this study uses the library research method. The findings of this study demonstrate that posting nudity-containing material on social media is, in theory, a banned act under the law. However, the lack of specific guidelines for nudity standards and penalties has consequences for many uploads of nudity-containing content on social media, which is readily accessible by anyone, anywhere, at any time. In order to create a helpful environment free of pornography, this study urges the public authority to create regulations controlling and managing the use of the internet and social media.