The utilization of new technology in the form of blockchain technology for a Value Added Tax (VAT) acceptance system is relatively new and has not been widely encountered thus far. This research analyzes how blockchain technology can be applied to a VAT system, particularly for electronic invoices (e-Invoice). A qualitative approach was used in this study to analyze blockchain technology models that could be applied in a VAT system. The results of this study indicate that due to its characteristics, blockchain technology can only be applied to taxpayer data that do not require privacy. Data that are considered safe if distributed to nodes in the blockchain technology network include the Tax Invoice Serial Number (TISN). A TISN system based on blockchain technology will produce a faster and more efficient system. Transactions on the TISN in Indonesia can also be monitored and tracked directly by the Directorate General of Taxation (DGT). Blockchain technology can be applied in the TISN system by using a permissioned private blockchain type.

No abstract

Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km2, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Total produksi perikanan Indonesia mencapai 25 juta ton setiap tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 6.79% pada Triwulan III Tahun 2017. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor dalam negeri dan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil awal menunjukkan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sektor perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.  As an archipelagic country with 5.8 million km2 of water area, marine and fisheries’ sector hold enormous potential of natural resources. Indonesia’s total production of fisheries reach 25 million tons per years and has contributed to Gross Domestic Product (GDP) with 6.79% in Q3 2017. Thus, marine and Fisheries’ sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (Tax Allowance) which is targeting domestic and foreign investment. This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in depth interview and secondary data. The preliminary result shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and concuct the socialization intensively.

Keterbukaan perekonomian menjadi penentu yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara dapat memberi dampak terhadap penerimaan sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penerimaan pajak suatu negara yaitu melalui penerimaan PPh Badan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), dan Tax Rate terhadap besarnya penerimaan PPh Badan (CIT) dalam kasus lima negara ASEAN selama periode 1999-2018. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan estimasi Random Effect Model atau Generalized Least Square (GLS) dengan program Eviews. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu GDP, FDI, dan tax rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPh Badan (CIT). Secara parsial PDB dan tax rate memiliki pengaruh positif dan signifikan yang artinya kenaikan atau penurunan GDP dan tax rate akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan PPh Badan (CIT), sedangkan FDI tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan (CIT). Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengukur variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh Badan, sehingga penerimaan PPh Badan dapat ditingkatkan.

The vast amount of taxpayer and the limited resources in Indonesian Tax Authority (DJP) to monitor the taxpayer, require DJP to plan tax audit optimally. This study aim to analyze the effectifity of Compliance Risk Management (CRM) policy in DJP. This study is using qualitative approach through interview with 7 peoples who have roles in implementing tax policy in Indonesia. This study founds the importance of CRM policy, in which the tax authority cannot apply the same treatment to all taxpayers, so it needs to decide which taxpayer needs to be investigated with rational justification based on risk level. Tax authority needs to focus on implementing CRM as an important source of information in decision making process.