Konfigurasi dan signifikansi dari seluruh indikator pengukuran dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan trajektori pencapaian tahun 2018 di Kabupaten Cianjur yang dikualifikasikan dalam performa rendah, tidak akan dapat menunjang perkembangan generasi muda menjadi pribadi dewasa yang mandiri, penuh potensi dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan terdalam konstruksi kebijakan kepemudaan untuk menempatkan kalangan muda dalam takhta tertinggi sebagai atraktor yang menjadi region magnetik akselerasi perubahan dalam realitas bermasyarakat masih merupakan fiksi kebijakan yang belum tercapai. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kombinasi melalui metode survei, studi implementasi dan studi evaluasi kebijakan dengan bertumpu pada pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme. Bahwa hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Sekalipun penyelidikan terkait persepsi sebagai orientasi nilai dalam taraf signifikansi tertentu merepresentasikan distorsi, namun pemuda Kabupaten Cianjur tidak pernah terlibat langsung dalam inklusivitas jaringan kebijakan kepemudaan yang secara diametrik ambivalen dengan persepsi konstruktif terhadap pelayanan kepemudaan yang wajib secara prosedur dilaksanakan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna dan Gerakan Pramuka termasuk terhadap pembangunan pemuda berbasis pendekatan Organisasi 4-H. (2) Trajektori implementasi dari implementor kebijakan terkait masih terbatas pada skema dengan taraf signifikansi prakonsep yang belum otonom dan monoton, sehingga belum dapat mereduksi potensi masalah kepemudaan. (3) Keberadaan dari kekuatan institusi formal dan informal ternyata tidak secara ekspresif menghadirkan guidelines dan constraints baik dalam pemilihan tindakan, dalam melakukan proses proyeksi terkait probabilitas hambatan dalam tahapan implementasi maupun dalam membangun desain evaluasi kebijakan yang dapat diverifikasi dalam praktik global. Adapun bentuk implikasi krusial dari penelitian ini menghadirkan sebuah moralitas baru dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kebijakan kepemudaan dalam mendorong transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih moderat.

Teori Turbulensi Intermiten dari Mandelbrot tentang harmoni dualitas realitas ketidaksinambungan dalam analisis kebijakan menjadi analogi yang mencerminkan chaos dan order sebagai kuantum transenden, dimana potensi dan probabilitas yang berkaitan dengan perubahan ataupun keberlanjutan kebijakan sangat dimungkinkan melalui critical juncture dalam perlintasan waktu tertentu. Proses penelitian dengan pendekatan institusionalisme historis ini, mempunyai tujuan krusial menjalankan penyelidikan signifikansi dan implikasi dari trajektori perubahan dan keberlanjutan kebijakan kepemudaan pada lintasan waktu tertentu sebagai analisis perkembangan kelembagaan dalam menunjang transformasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur yang lebih kontekstual. Adapun hasil dari penelitian ini merepresentasikan bahwa: (1) Bahwa setiap implementor dari kebijakan kepemudaan baik Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna Kabupaten maupun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur tidak secara ketat mencerminkan resistensi terhadap perubahan, yang biasa ditemukan sebagai konsekuensi rasional dari jalur kelaziman. (2) Sekalipun kondisi akumulasi bukti ilmiah, kebuntuan kebijakan kepemudaan dan guncangan bersifat eksternal telah memenuhi kualifikasi sebagai mekanisme dari perubahan kebijakan, namun tidak terdapat conjunctures yang menjadi hubungan interaksi antara seluruh implementor menimbang terdapat arah perubahan lingkungan strategis. (3) Melalui proyeksi perlintasan waktu empat tahun terakhir, tidak dapat diidentifikasi transaksi aktual persebaran ide perubahan kebijakan kepemudaan baik secara koersif maupun kooptatif dalam analisis jaringan sebagai pemerintahan. (4) Implementasi kebijakan sebagai kebijakan distingtif dari setiap implementor dengan trajektori repetitif pada perlintasan waktu tersebut, secara holistik menjadi variabel pengukuran dari inisiasi dan reproduksi kebijakan yang menunjukan seluruh implementor tidak mengalami self-reinforcing dan positive feedback dari berbagai dinamika kelembagaan. Bahwa implikasi dari penelitian ini telah menghadirkan pemetaan terkait konstruksi utama transformasi kebijakan kepemudaan berbasis analisis perkembangan kelembagaan.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasis metode Advocacy Coalition Framework ini bertujuan untuk melaksanakan analisis terkait hambatan behavioral dalam pembentukan critical junctures sebagai titik keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan melalui pemetaan variabel parameter relatif stabil, subsistem kebijakan bahkan perubahan keyakinan dan kebijakan. Adapun sejumlah hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa: (1) bahwa parameter relatif stabil secara substantif tidak mempengaruhi mobilisasi dari sumber daya, penentuan mekanisme perubahan dan pencapaian keputusan berbasis kolektivitas dan tampilan preferensi khusus pihak yang terlibat berkaitan pelayanan kepemudaan dengan karakteristik masalah yang ada. (2) Pada subsistem kebijakan pemerintah, keberadaan model individual sebagai dasar keyakinan dari intermediasi kepentingan, kelompok spesifik koalisi advokasi transformasi kebijakan, perantara kebijakan dan mobilisasi sumber daya oleh kelompok tersebut tidak dapat kembali diverifikasi, sekalipun tempat potensial jelas hanya terbatas pada sektor pemerintah. (3) Jalinan kepercayaan yang muncul melalui abstraksi persamaan keyakinan antara implementor kebijakan, juga tidak pernah diaktualisasikan dalam kerangka koalisi advokasi transformasi kebijakan, sehingga klaim jalinan demikian tidak dipandang sebagai atribut komunitas. (4) Mekanisme perubahan kebijakan seperti guncangan eksternal, kebuntuan kebijakan dan akumulasi bukti empirik, ternyata tidak berhasil untuk membentuk titik sentral keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan. Sebagai implikasi, penelitian ini telah memberikan tumpuan teoritis untuk analisis kebijakan dalam perspektif behavioral termasuk dalam mengantisipasi hambatan pembentukan kelompok koalisi advokasi transformasi kebijakan kepemudaan di masa mendatang.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasiskan analisis data sekunder ini bertujuan melakukan penyelidikan terkait dasar-dasar behavioral dari transformasi pelayanan kepemudaan yang lebih realistis dalam menunjang tahap perkembangan pemuda terutama pada transisi adolesens yang penuh dengan gejolak. Adapun hasil penelitian ini telah memberikan proyeksi behavioral sebagai dasar dari transformasi yang harus dimanifestasikan ke dalam pelayanan kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan pemuda sebagai berikut: (1) Bagian krusial dalam proses pembangunan pemuda yang konstruktif tidak lain membangun kerangka kebijakan sebagai pengaturan hubungan harmonis antara pikiran, pengalaman dan emosional sebagai representasi bagian internal dari perilaku itu sendiri yang dapat diobservasi secara konkret. (2) Karena perilaku hanya dapat akurat dipahami dalam korelasinya dengan perilaku lain sebagai penyebab proksimal akselerasi penguatan dari perilaku tertentu, maka kerangka kebijakan harus memungkinkan pemuda terlibat langsung dalam program variatif sesuai kebutuhan dengan alokasi waktu tertentu. (3) Karena Classical Conditioning sebagai intervensi psikologis dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan dalam taraf signifikansi, maka opsi pengaturan default kebijakan dapat dipertimbangkan melalui mekanisme relasi kausalitas dan seleksi dari default kebijakan kepemudaan sendiri. (4) Secara natural lingkungan perkembangan dapat mendorong perubahan perspektif, perilaku dan tindakan, maka kerangka kebijakan kepemudaan yang transformatif harus memuat kombinasi antara perilaku dan relasi fungsional dengan lingkungan perkembangan melalui pengkondisian artifisial. (5) Menimbang pada model berbasis intensionalitas perilaku merupakan responsivitas terukur, maka kerangka kebijakan harus menjadi stimulus natural terhadap potensi keterlibatan sebagai respons yang dikondisikan melalui intensionalitas. Sementara implikasi dari penelitian ini, akan memberikan tumpuan behaviorisme yang relevan dalam membentuk Design and Development Research pelayanan kepemudaan yang sesuai kebutuhan perkembangan pemuda di masa mendatang.