Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membangun paradigma baru tentang tata kelola Wakaf di Indonesia. Wakaf yang semula dikelola dengan cara sederhana dan kekeluargaan karena merupakan ajaran dalam hukum Islam yang tumbuh menjadi bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat, kini bertransformasi dalam bentuk tata kelola lembaga, yang memiliki kredibelitas, profesionalitas dan efesien. Tata kelola Wakaf melalui badan Wakaf terbukti secara efesien meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan melalui tata kelola instrumen pengelolaan Wakaf tidak hanya sebagaimana tujuan peningkatan dana abadi, lebih dari itu Wakaf kini dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan pemberdayaan perekonomian yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini tidak terlepas dari peran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang membangun Wakaf di Indonesia lebih profesional dan lebih bermanfaat. Untuk mengkaji Wakaf leih dalam lagi Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, 1. Apa peranan Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia? Dan 2. Bagaimana sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesuadah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?, adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia dan 2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam melakukan penelitian, Peneliti memilih metode library research (Penelitian Kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif dan historis. Menggunakan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  diperkuat dengan sumber hukum sekunder dari buku, jurnal hukum dan internet serta doktrin-doktrin hukum, penelitian ini disajikan dengan tekhnik deskriptif analitis, yakni menyajikan dengan cara menganalisa. Dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan sebagai berikut 1. Bahwa  Badan Wakaf Indonesia memiliki peranan dalam membangun tata kelola pelaksanaan Wakaf di Indonesia baik dalam menyelenggarakan administrasi maupun pengelolaan secara nasional yakni membina para nazhir 2. Bahwa sistem pengelolaan Wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah diterbitkan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun tata kelola Wakaf lebih baik.Kata Kunci : Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

ABSTRAKAnak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokarasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekaatan konseptual (conseptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif). Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi ABSTRACTChildren are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democracy

One of the problems that always exists in every human being is negative emotions. This study aims to find out how to control emotions in the Qur’an through deepening the meaning of the word kaẓim with the sematic approach of Thosihiko Izutsu. This term is repeated 6 times which is covered in 6 surahs. Each verse contained in various surahs certainly has a different meaning, so it requires a deep understanding. The semantics of the Qur’an according to Izutsu is an attempt to reveal the world view (weltanschauung) through semantic analysis of the vocabulary or key terms of the Qur’an. The process carried out in this research is to examine the basic meaning, relational meaning, and historical meaning of the word kaẓim. The result of this research is that the word kaẓim based on the semantic analysis of Toshihiko Izutsu is a word that contains full meaning and closes it tightly. Signaling unfriendly feelings in one’s heart either because of anger, sadness, disappointment, shame, fear, and irritation, his mind is always demanding revenge, but he holds those feelings in his heart. Therefore, there are 4 ways to control emotions in kaẓim terms, namely, with prayer, dzikrullah, patient, and silence.

The rise of corruption cases certainly forces the government to prevent corrupt measures, the wiretapping in Indonesia by the KPK, also in terms of tackling other criminal acts. So of course there is Ethics, Ethics so far has not been touched by the KPK because in conducting wiretapping it is only limited to following the laws and regulations even though in regard to laws and regulations there should be ethics that must be maintained to guarantee the right to life of one's privacy. The research method used in this study is the qualitative research method with the type of library research library research, using the statutory approach, and theories (conceptual approach), and the Case Approach (doctrinal approach) which is examined through various literatures relating to the regulation of privacy rights, also relating to the regulation of wiretapping of the KPK.Keywords: Ethics, Wiretapping by the KPK, Wiretapping in the Human Rights PerspectiveMaraknya kasus korupsi tentu memaksa pemerintah terhadap langkah-langkah preventive koruptor, maka penyadapan di Indonesia yang dilakukan oleh KPK, juga dalam hal menanggulangi tindakan-tindakan kriminal lainnya. Maka tentu ada Etika, Etika selama ini belum tersentuh oleh KPK karena dalam melakukan penyadapan hanya sebatas mengikuti peraturan perundang-undangan, padahal berkenaan dengan peraturan perundang-undangan seharusnya ada etika yang harus dijaga untuk menjamin hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan ( library research), menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach), dan Teori-teori (conceptual approach), serta Pendekatan Kasus (doktrinal approach) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK.  Kata Kunci :  Etika, Penyadapan oleh KPK, Penyadapan dalam Presfektif  HAM

The existence of the Law on Eradicating Corruption (PPTK Law) became a hope for the Indonesian nation in eradicating corruption, but eradicating corruption cases continues to be difficult. Corruption is a disease that has infected the Indonesian people for a long time. Corruption has infiltrated all levels of government, including state-owned enterprises. This study investigates the risks of corruption to the Republic of Indonesia and the Corruption Eradication Commission's (KPK) strategy for reducing corruption in Indonesia. This study employs qualitative methods in conjunction with a literature and law approach. This study's data came from legislation, court decisions, legal theory, books, and legal journals. According to the findings of this study, the dangers of corruption in Indonesia resulted in four things: inefficiency, uneven distribution, stimulants (incentives) in an unproductive direction, and political alienation, community cynicism, and political instability. Strategies to reduce corruption through preventive efforts, such as law enforcement officials supervising various sectors, particularly the public sector, and establishing the National Action Plan to Eradicate Corruption (RAN-PK). Through education and religion, the prevention of criminal acts of corruption from the standpoint of Islamic law.