Fact-checking journalism becomes a new trend in journalism studies. The peculiarities of fact-checking journalism are the collaborations which developed beyond boundaries of the editorial room and conventions of journalism. Human and machine disruptions within fact-checking journalism are unavoidably developed into hypermedia organization. Collaboration is built amongst journalist, user, and digital media application in order to describe the whole factual context This paper reviews this phenomenon as main concept of hypermedia organization manifestation in fact-checking journalism.

Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Segala bentuk aktivitas jurnalisme, baik yang menggunakan media cetak, media penyiaran, dan media baru dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Pers. Pada perkembangannya, praktik jurnalistik pada media online tidak sesederhana formulasi pada undang-undang Pers. Ruang lingkup media baru yang menghadirkan sedemikian banyak kebaruan menghadirkan persoalan dilematis karena karakter media yang berbeda. Karakter media yang berbeda membuat aktivitas jurnalistik pada media baru juga mengalami pergeseran dan dinamika yang luar biasa. Hal ini pula yang kemudian menghadirkan persoalan dilematis di wilayah normatif dan etis. Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini bermaksud ingin melihat bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media baru. Penelitian ini berusaha menjawab posisi tersebut dalam dua aras. Pertama, penelitian ini hendak mengelaborasi bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam perspektif lex spesialis maupun perspektif lex generalis. Kedua, posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini dilihat dalam konteks empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia. Konteks empirik ini lebih melihat pada bagaimana fakta yang terjadi di wilayah hukum dalam menanggapi berbagai persoalan terkait pers di media online.  Indonesian Law No. 40 in 1999 on Press regulate Indonesia press activity in print media, electronic media, and online media. This law not only regulate press activity in collecting and reporting information but also guarantee freedom of the press in all Indonesian platform media. However, online journalism practice not as simple as the law. New media ecosystem challenge journalism practice, ethics, and regulation to the new level. New media character change journalism in many aspect, such as commentary, accuracy, and media management. These changes brought new perspective to discuss about regulation for online journalism. This research want to answer, how Indonesian Press Law taking position in new media ecosystem. First, we can discuss this position by elaborate Indonesian Press Law in lex specialist or in lec generalis condition. Second, we can compare Indonesian online journalism case which use Indonesian Press Law to justice.

Informasi yang tidak tepat atau hoaks berkaitan dengan isu politik, ekonomi, agama, budaya, bahkan kesehatan menyebabkan kegelisahan banyak pihak. Massifnya informasi hoaks di ruang publik kita, baik di media maupun dalam interaksi seharu-hari, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan tepat. Keresahan inilah yang kemudian menginisiasi banyak gerakan melawan hoaks di Indonesia. Perlawanan terhadap hoaks ini dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dengan beragam bentuk. Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, Masyarakat Anti Hoax Indonesia melakukan gerakan anti hoaks dengan cara pelaporan informasi yang dianggap hoaks. Selain itu dikenal pula sejumlah gerakan melawan hoaks lainnya seperti inisiasi Hoak Analyzer oleh mahasiswa ITB dan diluncurkannya aplikasi Apps oleh Muhammadiyah. Di level global gerakan melawan hoaks ini sudah dimulai lebih dahulu oleh Google melalui Google News Lab dan First Draft. Gerakan perlawanan terhadap hoaks ini mengkombinasikan antara teknologi dengan kognisi manusia untuk melakukan verifikasi informasi. Pembahasan dalam penelitian ini akan mengetengahkan eksplorasi dari gerakan-gerakan masyarakat di Indonesia dalam melawan hoaks. Studi ini bermaksud memetakan sejauh mana gerakan perlawanan terhadap hoaks berlangsung di Indonesia. Pemetaan ini tidak hanya menyasar bentuk gerakan itu saja, namun juga memperhatikan metode yang mereka gunakan untuk melawan hoaks, sekaligus melihat sejauh mana gerakan tersebut efektif untuk melawan hoaks di Indonesia. .

Digitization encourages journalism to transform. Since the development of digital media, communication and media scholars have predicted journalism to develop at two levels. First, journalism evolves along with technological developments and is involved in media disruption. Second, journalism sticks with professionalism and establish technology as a tool to realize social responsibility. Today we are dealing with the transformation in journalism that we get from disrupted contents, disrupted media companies, and collaboration among media institutions. Various digital journalism platforms have emerged as a manifestation of the diversity of content and diversity of media ownership. This was an exploratory study that aimed to explain collaborations among various media in the digital ecosystem. The focus of this study was to map media networks through media data distributed in various official media or regulators. The results of this study showed that in a digital ecosystem that promises many opportunities, digital journalism still has to deal with the dilemma between social responsibility and the political economy of media. On the one hand, digital journalism faces disruption which serves as a significant factor that encourages journalism to transform. On the other hand, digital journalism also deals with a natural selection that forces them to collaborate, i.e. a manifestation of the political economy of media. Keywords: Digital journalism, disruption, collaboration, social responsibility, media companies.

Citybranding adalah perumusan aspek multidimensional kota. Ini bukan hanya merek tetapi juga identitas. Karena itu, perumusannya harus historis dan emosional. Citra kota berkembang dari aspek fundamental masyarakat. Penelitian ini menguraikan sumber data sebagai aspek mendasar dari Masyarakat Pekalongan untuk merumuskan city branding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan branding kota bersejarah dari Masyarakat Pekalongan. Survei dan analisis Konten dipilih sebagai instrumen metodologi.