Islamic toughtsclearly explain about political issues. Even though, in development and implementation, it is not easy to get an ideal example. The debate among scholars and scientists is quite hard either in the mass media or in scientific forums, and it often fails to draw conclusions that are bright and fair. As an ideal example at the implementation level, it is also not easy to find agreements among Muslim practitioners, whether it is a model of the political system in Saudi Arabia,

This article aims to reveal the values of maqāṣid al-sharī'ah in al-Māwardī's concept of the caliphate. He emphasizes the relationship between politics and maqāṣid al-sharī'ah, both of which aim to realize the benefit. Through literature study using the descriptive-analytical method, this paper finds that his basic concept of the caliphate is influenced by his understanding of maqāṣid al-sharī'ah, including maqāṣid al-imāmah, wasīlah legal status, and maṣlaḥah rules. All three are criteria and conditions that a leader meets. He succeeded in formulating a series of prerequisites for a leader to realize the benefit of the people. These prerequisites are in line with the substance of maqāṣid al-sharī'ah.

Real landslides management in Indonesia is formulated in the form of a resilient village (Destana/Desa Tangguh Bencana). In Ponorogo, there is one village as a role model of Destana that is Tugurejo village. The purpose of this study is to explore the beneficial advantages of implementing the Destana program in Tugurejo. The other 11 disaster-resilient villages in Ponorogo area will also be explored in other programs. The method used in this study is grounded research. The results of the study show that Tugurejo village has a good management institution and the spirit of mutual cooperation. Furthermore, the village head's leadership that firmly maintains the local wisdom as a form of collaboration of social and cultural aspects was forcing the village development, at least in the case of Tugurejo Village, and built the ability to perform synergy with stakeholders.

Setiap bangsa mempunyai cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Selama akhir periode 1960-an definisi-definisi pembangunan terpusat di sekitar kriteria laju pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi dianggap sebagai jalur utama menuju pembangunan. Sekitar satu dasarwarsa yang lalu terdapat optimisme yang berlebihan dan harapan yang besar mengenei peranan yang mungkin dimainkan oleh komunikasi massa dalam menunjang pembangunan di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Media massa, khususnya radio, masuk jauh ke tengah-tengah massa pendengar di negara-negara berkembang dan tampaknya merupakan suatu potensi yang besar dalam membantu negara-negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Tujuan tulisan ini bermaksud untuk membahas Komunikasi Pembangunan dan Media Massa (tema kedua) dalam perspektif historis, paramadigmatik dan prospektif, dengan harapan: Pertama, mengetahui sejarah diskursus komunikasi pembangunan dan media massa. Kedua, memahami akar persoalan dan berbagai isu sentral terkait antara komunikasi pembangunan dan media massa. Ketiga, untuk mengetahui prospek komunikasi pembangunan dan media massa. Kini, media massa telah masuk lebih jauh dibandingkan dengan tahun 1965. Teknologi komunikasi yang baru, seperti, satelit-satelit siaran telah tampil dan berperan. Pejabat-pejabat pemerintah di kebanyakan negara-negara sedang berkembang sungguh-sungguh berusaha menggunakan komunikasi massa untuk keperluan pembangunan.

ABSTRAKTujuan dari kegiatan ini adalah memberi pendampingan kepada Pemerintahan Desa Banaran Kecamatan Pulung dalam menerapkan manajemen krisis dalam penanganan bencana tanah longsor di Banaran. metode pelaksanaan pendampingan yang dilakukan, antara lain, yaitu: 1) ekspos ke media sosial. 2) Rekruitmen relawan 3) Penyusunan action-plans pendampingan. 4) pemetaan relawan dan proses penangan bencana tanah longsor di Banaran 5) Melakukan studi banding. 6) Melakukan Focus Group Discutios (FGD). 7) Melakukan pelatihan/ workshop Pemetaan Rawan Bencana. 8) melakukan audensi dengan stakeholder untuk menjadi mutu dan kelangsungan program tersebut. Berdasarkan uraian di atas ditarik kesimpulan, Pertama, bahwa capaian program dengan rancangan program di awal ada yang sesuai, seperti, perubahan dalam pencegahan. Sedangkan yang melampaui capaian adalah dalam tahap tanggap bencana dan rehabilitasi. Adapun yang kurang sesuai dengan capaian adalah dalam tahap rekonstruksi. Kedua, perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini pemeritahan Desa Banaran dan masyarakatnya adalah arti pentingnya pencegahan, yang selama ini dianggap remeh, ternyata berakibat fatal.Kata kunci: manajemen krisis; pengelolaan bencana longsor; banaran pulung ponorogo ABSTRACT The purpose of this activity is to provide assistance to the Village Government of Banaran Pulung District in applying crisis management in handling longsor land disaster in Banaran. methods of implementation of assistance performed, among others, namely: 1) exposure to social media. 2) Recruitment of volunteers 3) Preparation of action-plans mentoring. 4) Volunteer mapping and longsor land disaster handling process in