Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan akuntansi kewajiban provisi lingkungan pada perusahaan sektor industri semen dengan mengambil objek PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk. Tinjauan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian kewajiban provisi lingkungan pada perusahaan sektor industri semen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan content analysis dan menggunakan data informasi laporan keuangan perusahaan yang diakses melalui laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, dan PT Semen Indonesia Tbk secara umum sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi kewajiban provisi lingkungan yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 57 (2014) seperti pengukuran, pencatatan, dan penyajian kewajiban provisi lingkungan. Tetapi dalam pengakuan hanya PT Semen Baturaja Tbk yang mengakui provisi tersebut pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai provisi reklamasi dan pasca tambang. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk mengakui provisi tersebut sebagai provisi jangka panjang, sehingga pembaca tidak langsung tahu bahwa provisi tersebut adalah provisi lingkungan.

The ratio of submission of Annual Tax Returns at two Tax Service Offices with the working area of Badung Regency is still relatively low when compared to national tax compliance. With more than a quarter of the population owning MSMEs, MSME taxpayer compliance in Badung Regency is an interesting phenomenon to study. This qualitative research aims to determine the compliance of MSME taxpayers seen from the perception of trust in the government and the power of the tax authorities in accordance with the slippery slope framework theory by Kirchler, et al (2008). Collecting data using in-depth interview techniques with 13 informants consisting of 8 MSME taxpayers in Badung Regency, 1 academician, and 4 practitioners as a form of triangulation. This study found that even though trust in the government was not high, MSME taxpayers remained voluntarily compliant as long as they had income and for the convenience of their business. On the other hand, coercive power, especially sanctions and supervision, has more dominant influence than persuasive power. Taxpayers with the post-conventional moral stage are more affected by persuasive power than those in the pre-conventional stage. The results of this study are expected to assist the tax authorities in making policies to improve taxpayer compliance.