Ditengah pandemi covid-19, banyak pengrajin yang berhenti melakukan produksi karena kesulitan dalam melakukan pemasaran, sehingga pen­dapatan menjadi menurun. Melalui kegiatan pengabdian ini di pengrajin diberikan pelatihan dalam pemasaran yang diharapkan dapat menjadi solusi di tengah menghadapi covid-19. Metode yang digunakan dalam pengabdi­an ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). Tahapan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan berawal dari FGD, penentuan jadwal dan lokasi, penentuan peserta, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Hasil pengabdian ini adalah terbentuknya kelompok usaha bersama pada pengrajin ingke. Hasil pengabdian ini juga memuat strategi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin ingke dalam memasarkan produk kerajinan dengan pemanfaatan teknologi. Sebanyak 12 peserta atau sebesar 86 persen (%) pengrajin berhasil memasarkan produknya melalui media sosial yang dimiliki dan marketplace, dan berhasil membentuk sebuah kelompok usaha yang beranggotakan sebanyak 14 orang pengrajin.

This study discusses the role and perspection of QRIS in transactions at MSMEs in Mataram City. Qris is a new innovation which launched by Bank Indonesia on 74th Independence Day. QRIS as a standardization of non-cash payments based on QR Code as a unifier of non cash payments. This study use a descriptive qualitative approach. Locus of this research is located at MSMEs assisted in Mataram City. The data were obtained using an interview and documentation approach with non-participatory observation. This study found that QRIS be a supportive payment tools of transactions in MSMEs but many people do not understand about QRIS. The solution that can be used so that many people know about QRIS is by socializing it to the community and leading MSMEs to use QRIS. QRIS can help MSMEs move forward in line with progress in the current digital era, QRIS has many important roles and many benefits for MSMEs, judging by the development and progress of the current digital era, it makes it easier for consumers and sellers to buying and selling transactions.

Punia “donation” fund is a religious contribution of Hindus people which must be done sincerely. Accountability push the management for make the punia funds be accountable and transparent. This study aims to interpret the perspective of the Hindu community in Lombok related to the concept of punia “donation” funds. Based on the philosophy of tat twam asi. This study uses an in-depth interview approach with an interpretive paradigm. The results of this study there is a positive relationship related to community behavior in implementing the punia “donation” fund with the philosophy of tat twan asi adopted by Hindus. The financial report for pura could be accountable and transparent. The implication of this research are the accounting of management punia “donation” funds is more complex

This study aims to determine the relationship and influence of profitability variables and capital structure on firm value toward BUMN's bank listed stated-owned enterprises 2014-2018 in Indonesia. The method of determining the sample is pooling data that examines the entire population and found as many as 4 companies using multiple linear regression with SPSS 23.0 analysis technique. Based on the results of the analysis found that profitability has a significant effect on firm value. Capital structure has no significant effect on firm value.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dari dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhana ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kemampuan kinerja keuangan daerah dalam memediasi pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Alat analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh positif dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada pertumbuhan ekonomi. Variabel alokasi belanja daerah  memiliki pengaruh negatif pada IPM. Kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh alokasi belanja daerah pada IPM dan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil penelitian ini, untuk meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi NTB harus memperhatikan jumlah dana perimbangan, alokasi belanja daerah dan pencapaian kinerja keuangan daerah karena ketiga variabel tersebut terbukti mempengaruhi IPM dan pertumbuhan ekonomit NTB baik secara langsung maupun tidak langsung. Kata Kunci: IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan Daerah