The Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Policy implemented in the Directorate General of Customs and Excise aims to reduce logistics costs in order to improve Indonesia's economic competitiveness, as well as give appreciation to compliant importers and exporters. However, the implementation of the policy has not been optimal because of the high logistics costs, and lagging ranking of Indonesia's Logistic Performance Index in the Southeast Asia region, as well as policies that have not been able to reduce the overall dwell time for imported goods. Recommendations for improving policy performance will be drawn up using a mixed method of exploratory sequential models. Qualitative data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, while quantitative data collected through questionnaire filling. Qualitative data analysis uses a hierarchical linear approach, while quantitative data analysis uses a combined method of SWOT and AHP. Policy recommendations will be selected based on the highest-score strategy. Based on the results of the study, the strength factor is considered the most important thing of this policy. The main recommendation is encouraging the integration of risks between government agencies involved in the import and export process.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan biaya logistik dalam proses ekspor dan impor di Indonesia adalah mengeluarkan kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun demikian, pada fase implementasi kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan dari aspek context, input, proses, dan product. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan linear hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi context menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai sebagai pelaksana, namun banyak instansi lain yang terlibat dalam proses ekspor impor. Evaluasi input menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya yang mencukupi, namun perlu tambahan personil untuk posisi client coordinator dan perlu perbaikan kinerja aplikasi pelayanan. Evaluasi proses menunjukkan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi product menunjukkan kebijakan MITA Kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.