Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, return, persepsi risiko, gender dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi mahasiswa. Peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat investasi seorang mahasiswa yang sudah memiliki rekening atau mengalami kesulitan berinvestasi saham di pasar modal. Data penelitian dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui kuesioner yang diberikan kepada 173 siswa atau responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah metode purpose sampling. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 24. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan literasi keuangan, return, persepsi risiko dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi mahasiswa, sedangkan hasil analisis Uji t untuk gender menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa persepsi risiko dan gender tidak mempengaruhi minat mereka untuk berinvestasi.

Produktivitas pelaku UMKM semakin mudah dan efisien berkat adanya perkembangan teknologi, mulai dari pembukuan secara digital, membayar pajak melalui sistem aplikasi, dan lain-lain. Permasalahan utama UMKM adalah mayoritas UMKM belum bankable, baik disebabkan oleh belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan dalam finansial dan manajerial. Faktanya, masih banyak para pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa pencatatan keuangan dan pembukuan yang terorganisir dengan baik itu penting. Ketika pelaku usaha mikro berkembang dan harus dikelola secara profesional, maka pelaku usaha sudah siap dengan konsep manajemen modern tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data primer penelitian ini diperoleh dari responden secara langsung atas jawaban kuesioner yang dibagikan kepada para pemilik atau manajemen UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 271 UMKM. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap digitalisasi informasi akuntansi, sedangkan ukuran UMKM mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap digitalisasi informasi akuntansi.

Transparency and accountability of village finances is a highlighted topic, because of the mistakes and potential fraud that has occurred. Whereas village finance uses the Siskeudes Version 2.0 R.0.2 application, and the village government is covered by 4 ministries, namely the Ministry of Villages, Transmigration and Development of Disadvantaged Areas (Kemendes PDTT), the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), and the Ministry of Communication and Informatics (Ministry of Communication and Information). Not to mention planning and budgeting which must now be linked to data from BPS and the Ministry of Social Affairs, due to the reallocation of the Village Fund for Direct Cash Assistance (BLT). This research is an analytical descriptive type of transparency and accountability policies from 4 ministries, with the perspective of district DPMD verification. The output is an analysis of policy convergence within the framework of good government governance, to prevent misuse of the Village Fund. As a result, the researchers concluded that the accountability regulations from the Ministry of Home Affairs, the Ministry of PDTT, and the Ministry of Finance were quite integrated. The basis is Government Regulation (PP) Number 11 of 2019 and Permendagri Number 20 of 2018. Its derivative is the Priority Regulation for the Use of Village Funds of the Ministry of Health, PDTT. The initial allocation and reallocation of BLT expenditure must also be followed by a Regent Regulation. Meanwhile, implementation and evaluation regulations are issued by the Ministry of Finance. Its integration with the Village Financial System (Siskeudes) application from Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and the Village Development Information System (SiPeDe) of the Ministry of PDTT is sufficient to minimize errors and potential fraud. Unfortunately, this is not supported by the transparency evaluation from the Ministry of Communication and Information.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas dan return pada holding company dan non holding company pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun yang berjumlah 188 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio profitabilitas antara holding company dan non holding company berbeda secara signifikan. Kemudian untuk rasio leverage, aktivitas, dan return antara holding company dan non holding company tidak berbeda secara signifikan.

This study aims to analyze the transparency and accountability of zakat fund management based on website of zakat institutions in Indonesia. The type of research employed was a descriptive research with content analysis method. By adopting a non probabilty sample with purposive sample technique. Population in this reasearch are all national zakat institutions which listed on Directorate General of Tax in the year of 2019. Based on thecriteria, we obtained 10 sample of zakat institutions. The research showed that none of these zakat institutions which have full disclosure of financial statement based on Accounting Standard no. 109 and amil governance by website and there was only Baznas had the highest level of disclosure. Whilst, by 9 of privat zakat institutions, there were 5 institutions have more than 60% disclosure and the rest (3 institutions) were under 50%. This finding indicates that publication level of financial and non financial information in zakat institutions by using the internet is low. The lack of website disclosure can caused by regulation factor which is not requires the zakat institutions to disclose their financial statement and amil governance performance by using internet.