No abstract

No abstract

Perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di zaman modern seperti saat ini. Manusia akan terus menciptakan teknologi untuk mempermudah aktivitasnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi sistem E-Siap Online serta kendala pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi sistem E-Siap Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan sistem E-Siap Online ini berjalan cukup baik. Sistem E-Siap Online diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Blitar dalam urusan administrasi kependudukan.  Latar belakang penciptaan aplikasi E-Siap Online didasarkan pada antrian yang panjang terjadi setiap hari di Dispendukcapil. Terwujudnya pelaksanaan yang baik dalam penerapan E-Siap Online ini tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dispendukcapil dan juga antusias warga Kabupaten Blitar. Namun dalam penerapanya inovasi ini tidak lepas dari kendala diantaranya dari masyarakat yang belum melek teknologi dan juga dari pihak provider.

<div align="center"><table width="645" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="439"><pre><strong>Abstract:</strong> This research was made to meet the needs of PPKn teaching books in Vocational High Schools using a life-based learning approach. This PPKn book innovation is packaged interactively by using augmented reality and quick reality code (QR-code) technology which are increasingly in demand as educational media in developed and modern countries. This study uses the ADDIE model. The results of the validity test by 9 validators obtained a percentage of material validation of 96.89%, media validation of 92.37% and validation of field learning 97.21%. These three results indicate that the developed textbook is very valid and can be implemented. The effectiveness test was obtained from the results of paired t-tests measured that this textbook was able to improve abilities significantly.</pre><pre><strong>Abstrak:<em> </em></strong>Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan buku ajar PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kehidupan. Inovasi buku PPKn ini dikemas secara interaktif dengan menggunakan teknologi <em>augmented reality</em> dan <em>quick reality code</em> (QR-code) yang semakin diminati sebagai media edukasi di negara maju dan modern. Penelitian ini menggunakan model ADDIE. Hasil uji validitas oleh sembilan validator diperoleh persentase validasi materi 96,89%, validasi media 92,37% dan validasi pembelajaran lapangan 97,21%. Ketiga hasil tersebut menunjukkan bahwa buku ajar yang dikembangkan sangat valid dan dapat diimplementasikan. Uji efektivitas diperoleh dari hasil uji-t berpasangan yang menunjukkan bahwa buku ajar ini mampu meningkatkan kemampuan secara signifikan.</pre></td></tr></tbody></table></div>

This study aimed to analyze local democracy in the old order, new order, and reform eras and reconstruct local democracy in Indonesia. The study was sociological juridical with a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. Local democracy was reflected in the election of regional heads from the old order era until the reformation, which changed under the applicable laws and regulations. The Regional People's Representative Council elected regional heads in the old order era. In contrast, in the new order era, they were elected by the Regional People's Representative Council based on mutual agreement with the Minister of Home Affairs or the Governor. The filling of regional head positions in the reform era, which the Regional People's Representative Council previously carried out, was done directly by the people. Indonesia reconstructed local democracy through several alternatives: regional heads elected by the Regional People's Representative Council, elected through determination, directly elected by the people, and elections in accordance with regional peculiarities.