Terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional dan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengindentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan, untuk mengidentifikasi apakah pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) yang dapat menghapuskan kewajiban kredit dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) akibat adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan lokasi penelitian pada bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta dan bank perkreditan rakyat di Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pandemi COVID-19 berdampak bagi operasional bank, menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya Non Performing Loan (NPL). Pandemi COVID-19 digolongkan sebagai force majeure relative yang tidak menghapuskan kewajiban kredit dan hanya menangguhkan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah restrukturisasi kredit, melakukan pemantauan dan monitoring, serta melakukan penambahan fasilitas kredit. Terdapat perbedaan implementasi antara bentuk restrukturisasi yang diatur dalam POJK dengan pelaksanaannya di lapangan.

WNI dan WNA yang melangsungkan perkawinan di Indonesia dapat menghadapi suatu permasalahan mengenai status personal anak yang dilahirkan dan sistem pewarisan hak atas tanah bagi anak, mengingat kedua orang tuanya tunduk pada yurisdiksi hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan anak beserta sistem pewarisan hak atas tanahnya. Jenis penelitian hukum normatif dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun kesimpulan yang ditarik pertama, implikasi yuridis perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan anak adalah sang anak menjadi menjadi memiliki dwi kewarganegaraan terbatas, kedua, Hukum Agraria menentukan bahwa anak yang memiliki dwi kewarganegaraan hanya dapat mewarisi tanah yang berupa hak pakai (HP) dan tidak diperbolehkan mewarisi tanah hak milik (HM), hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB).

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanski hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (Franchise). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (franchise) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami hubungan setiap pihak pada sistem Peer to Peer Lending secara hukum serta menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa pada sistem Peer to Peer Lending. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis isu hukum yang sumber hukumnya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil pada penulisan ini menunjukkan bahwa belum  terdapat pengaturan secara khusus terkait penyelesaian sengketa dalam sistem Peer to Peer Lending. Sengketa pada sistem tersebut membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, serta  terjangkau sehingga perlu dibentuk  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa online yang khususnya  menangani sengketa bisnis dengan sistem Peer to Peer Lending. This study aims to understand the relationship of each party in the Peer to Peer Lending system legally and to analyze dispute resolution arrangements in the Peer to Peer Lending system. The method in this research is normative juridical research using a statutory approach in analyzing legal issues whose sources of law come from primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this paper indicate that there is no specific arrangement regarding dispute resolution in the Peer to Peer Lending system. Disputes in this system require a dispute resolution process that is fast, easy, and affordable, so it is necessary to establish an alternative online Dispute Resolution Institute which specifically handles business disputes with the Peer to Peer Lending system.

The COVID-19 pandemic has a very significant impact on the global economy, especially in the business sector, which has suffered significant losses. On this matter it is deemed necessary to carry out research with the objectives first, to determine whether the policies implemented by companies in the form of employment termination and temporary workers layoff in order to survive the company can be legally justified, second, to determine what forms of legal protection should be obtained by workers in an industrial relationship with companies amidst of COVID-19, and third, to determine what forms of work relations/alternative policy models that can be offered to companies to be able to ease the burden on the company while being able to provide protection for workers amidst COVID-19. Research method that is applied is normative legal research with a statutory approach and legal concepts. The results show that company policies in the form of layoffs during the COVID-19 pandemic can be justified as long as they comply with the provisions of Article 163 to Article 165 of the Manpower Law, the act of laying off workers can be justified as long as it complies the provisions of the Minister of Manpower Circular Letter Number 5/1998 and Minister of Manpower Circular Letter Number 907/2004. Legal protection that shall be obtained if a worker is laid off must comply with the provisions of Article 156 of the Manpower Law. Companies can implement an industrial relationship by implementing Work From Home (WFH) during the COVID-19 pandemic.