AbstrakDengan bergulirnya pemerintahan dari yang awalnya sentralistik bertransformasi menjadi desentralisasi merupakan suatu keuntungan bagi daerah, terutama bagi kabupaten yang jauh dari jangkauan pemerintahan pusat. Harapan terbesar bagi daerah dengan adanya desentralisasi ini terutama bagi daerah perbatasan adalah pembangunan yang adil serta merata, terciptanya kesejahteraan tanpa ada keberpihakan pembangunan bagi setiap daerah yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun harapan dan keinginan masyarakat tersebut tidak terjadi disebagian daerah, khususnya di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang notabennya adalah salah satu kabupaten terkaya di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi dan sebagian besar Pendapatan Asli Daerahnya disumbangkan bagi pembangunan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, kajian dalam tulisan ini membahas bagaimana hal tersebut terjadi di tengah negeri yang mempunyai kebijakan desentralisasi. Penyelesaian permasalahan daerah perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis akan bisa dipecahkan apabila: 1. Adanya "political will" dari pemerintah itu sendiri; 2. Mengenali dan mengkaji secara mendalam mengenai potensi wilayah dan local wisdom yang ada; 3. Memahami sosial-ekonomi serta sosial-budaya penduduk setempat; 4. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat; dan 5. Kebijakan pembangunan daerah perbatasan serta perumusan strategi pengembangan yang sesuai dan lokalita serta berkoordinasi dan bersinergi dengan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pada akhirnya dapat menjadi sebab terhambat dan lambannya pembangunan.Kata Kunci: Pembangunan, Desentralisasi, Daerah Perbatasan. PENDAHULUANIsu yang berkaitan dengan pembangunan akan selalu menjadi hal yang eksotis untuk dibahas bahkan seluruh lapisan masyarakat terutama yang hidup didalamnya baik kalangan muda, tua, akademisi, praktisi maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini bukan suatu kesengajaan melainkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang disuatu areal tertentu bahkan di suatu negara. Dengan adanya keberhasilan pembangunan yang dilakukan, hal tersbeut menjadi salah satu indikator dari berhasilnya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini tertuang dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang

This research is a study related to the impact of modern market growth (Alfamart and Indomaret) on traditional markets (department stores) in the city of Pekanbaru. The theories and framework used in this research are the concept of development while the research method used is qualitative approach delivered by Jhon W. Creswell. Because of it, the expected results will be more comprehensive in relation to the impact of the existence of the modern market on traditional ones (waserda). Meanwhile, the objectives of this study are 1. Consistency of the government of Pekanbaru City on the Implementation of Regulation Number 9, 2014. 2. Perception of traditional market traders on the existence of modern markets. 3. The impact of the existence of a modern retail market (Alfamart and Indomaret) on the business of traditional traders of all-round stalls (waserda). 4. Efforts made by traditional market traders (waserda) to maintain the existence of their businesses. From the results obtained in this research, it is expected to be able to provide input and advice to the community, government and private sector on the impact of the existence of modern markets on traditional ones, and to make appropriate formulations in dealing with problems that occur. So that at the end between modern markets and traditional ones can grow and develope together and complement each other in Pekanbaru City.

-Various efforts to achieve good governance and clean government are included in the implementation of public services. The rise of problems that occurred in the existing bureaucracy in Indonesia is a government officer who is not professional in carrying out its activities as a state apparatus. Based on the fact that in the world of bureaucracy reinforced by the arguments of experts it can be concluded that the professionalism of government officials is the key to success in the success of bureaucratic activities, which included in the professionalism of bureaucrats, among others on organizational culture, organizational goals, organizational structure, work procedures in bureaucracy, application of merit system.