Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19

This article aims to describe the role of the stakeholders involved in forming collaborative governance in community empowerment programs. The problem is focused on poverty alleviation. To approach this problem, the theoretical references from Ansell and Gash 2007 regarding the implementation of collaborative governance are used. Data is collected through literature study based on previous research and direct observation and analyzed qualitatively. This study concludes that research where collaborative governance among stakeholders, where the government is a facilitator, community activeness as well as institutional strengthening within it, as well as private sector assistance in community empowerment will produce a real contribution in national poverty reduction. The poor are no longer the object of mitigation, but rather the subject which in the whole process involves the community. With the empowerment program, the community has a job and eliminates the poor culture of the poor who only depend on direct assistance from the government.

Kajian ini akan membahas mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Batam dalam mendapatkan legitimasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif. Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Kemenangan yang diraih bukan sekedar berasal dari eksistensi partainya melainkan juga kemampuan personal seorang aktor politik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya, khususnya pada Dapilnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dengan anggota DPRD 2019-2024 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Batam Muhammad Syafei, menggunakan teori Modal Sosial oleh Bourdieu (1986) yang mengkaji tiga indikatornya yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial Partai Keadilan Sejahtera mengikuti kearifan lokal daerah, jaringan sosial berkaitan dengan Timses dan pola rekrutmen partai serta legitimasi diperoleh dengan faktor dominan yaitu investasi sosial dan investasi materi.