Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is an actor who conducts internal audit. The top level of capability of APIP shows that APIP is getting better in carrying out its role as an internal supervisor. However, not all APIP in Aceh have a good level of capability. Therefore, the Aceh BPKP Representative as the APIP supervisor agency seeks to increase the level of APIP capabilities through the Internal Audit Capability Model (IACM). This study aims to describe how the implementation of IACM in the region is proven to increase the capability level of APIP. Using a qualitative approach with a case study method, interviews were conducted with officials in the Aceh BPKP who were considered being representative so they could provide accurate information on the problem under study. There are 6 elements capability of APIP comprising 24 key process areas to reach level 3. Representatives of BPKP Aceh have improved capabilities of the six elements capability of APIP. Coaching conducted comprehensively has fulfilled 24 key process areas required in IACM including coaching and consulting activities. The findings in this study showed that of the 24 APIP in Aceh, 16 APIP or 67% have increased capability levels. This means that implementing IACM conducted by the Aceh BPKP Representative shows a positive impact on improving the capabilities of APIP. So this research contributes to the practice where other local governments can adopt the efforts and improvements that need to be made according to the six elements of APIP capabilities. Keywords: Internal Audit, Internal Government Supervisory Apparatus (APIP), Capabilityof APIP, Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Abstrak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aktor yang melakukan pengawasan intern. Tingginya level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula APIP dalam menjalankan perannya sebagai pengawas intern. Namun demikian, belum semua APIP di Aceh memiliki level kapabilitas yang baik. Oleh karenanya, Perwakilan BPKP Aceh selaku instansi pembina APIP berupaya melakukan peningkatan level kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana penerapan IACM di daerah apakah terbukti mampu meningkatkan level kapabilitas APIP. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilakukan wawancara kepada Pejabat di Perwakilan BPKP Aceh yang dianggap representatif sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terhadap masalah yang diteliti. Ada 6 elemen kapabilitas APIP yang terdiri atas 24 area proses kunci untuk mencapai level 3. Perwakilan BPKP Aceh telah meningkatkan kapabilitas pada enam elemen kapabilitas APIP tersebut. Pembinaan yang dilakukan secara komprehensif telah memenuhi 24 area proses kunci yang dipersyaratkan dalam IACM, yang meliputi kegiatan pembinaan dan konsultasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 24 APIP di wilayah Aceh, 16 APIP Pemerintah Daerah atau 67% mengalami peningkatan level kapabilitas. Hal ini berarti penerapan IACM yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi praktik sehingga pemerintah daerah lainnya dapat mengadopsi upaya-upaya serta perbaikan yang perlu dilakukan sesuai enam elemen kapabilitas APIP. Kata kunci: Pengawasan Internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

The mandate of government policy is to flatten bureaucracy structure through transferring administrative positions to professional ones. Such policy has caused many issues. Thus, it is necessary to develop professional positions. This research analyses three strategic aspects of professional position development that include legal, technical, and welfare aspects using a systematic literature review method. It shows that the legal aspect requires certain policies to accelerate the implementation of flat bureaucracy and problem-solving in organizational structure as well as in personnel management. The government's commitment is required by the planning system related to the development of professional positions both at the central and regional levels. In the technical aspect, the analysis shows competency development become mandatory for agencies to solve the competency gap between administrative positions and professional positions. Then on the welfare aspect, there is an income gap between administrative positions and several professional positions. The government has to make a regulation about allowance to resolve the income gap.

Hingga saat ini penulisan karya tulis ilmiah belum terbebas dari prilaku plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan menyalin atau menggunakan hasil karya milik orang lain tanpa menyebutkan identitas pemiliknya. Plagiarisme merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam dunia akademisi. Para pelaku plagiarisme berasal dari kalangan penulis pemula hingga akademisi yang sejatinya paham tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Penelitian ini telah memetakan tantangan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Tujuannya agar ditemukan solusi untuk mencegah berkembangnya plagiarisme dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Adapun faktor pendorong berkembangnya budaya plagiarisme dipengaruhi oleh ketersediaan informasi melalui internet yang sangat mudah; tekanan kuat untuk publikasi di ranah akademis dan persyaratan untuk jenjang karir; kurangnya rasa percaya diri dan keterampilan menulis pada kalangan penulis pemula; keterbatasan waktu dalam menyusun karya tulis ilmiah; kurangnya pemahaman penulis terkait plagiarisme. Untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme maka dapat dilakukan dengan cara pencarian referensi di internet dengan tepat, pemenuhan kewajiban publikasi di ranah akademis, kolaborasi dalam penulisan, peningkatan sumber referensi penulisan, peningkatan kompetensi menulis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penerapan program KB. Tantangan yang dihadapi Petugas KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi wilayah kerja berbentuk kepulauan, terbatasnya akses transportasi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, serta belum terbukanya masyarakat adat terhadap program KB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT, teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, sehingga diperoleh informasi strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tujuannya agar ditemukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan program KB. Strategi yang dilakukan adalah kaderisasi Program KB, penerapan inovasi Bona Keren Jelita, pelibatan tokoh masyarakat adat dalam program KB.

The National Institute of Public Administration (NIPA) has launched the innovation of Intranet LAN in the early 2020. This innovation is an application that could be accessed by smartphone and computer. The Intranet LAN application has been used by the employees of NIPA as a presence tool during the pandemic of Covid-19. The application provides features which could be used by the employees to report their daily health, to track their locations and to input their work activities. As a part of NIPA's work unit, Puslatbang KHAN also uses the Intranet LAN to monitor employee's health and work activities. This research aims to analyze the use of Intranet LAN innovation in Puslatbang KHAN. The analysis was conducted based on a model from Delone-McLeane and Iivari with variables such as system quality, information quality, service quality and application impact. By using quantitative method with multiple linear regression, it can be concluded that the variables of system quality and service quality have an effect on the variable of application impact, while the variable of information quality has no effect on the variable of application impact. However, all of those variables have given an effect simultaneously on the application impact.