The superiority of a nation is increasingly determined by the Government's ability of the nation to produce superior policies. The era of Indonesian democracy since the 1998 Reformation has not yet promised a public policy blow. The question is how to build capacity to build superior public policy. The answer is offered in the form of Ten Principles (also called "Laws") of Public Policy. They are ?Public?, ? A Point of No Return?, ?Great, not Good?, ?Management, not politics?, ?Moral, not technical?, ? A system, not units?, ?A Gift?, ?Honor?, ?Glorify�, and ?Learning?. The performing policy in various places, at various times, in various governments were cored on the principles, and it will be in the next future.

No abstract

The inequality of digital skills is an organizational challenge experienced by public and private organizations to ensure work productivity in work-from-home arrangements during Covid-19. This article aims to elaborate on digital skill development and examine the effects of digital leadership and digital collaboration on digital skill development. This article is based on a cross-sectional study involved 824 office workers from 32 provinces in Indonesia. The combined convenience and snowballing approach were used as the sampling methods. The collected data were structured in the first-order constructs by PLS Structural Equation Modeling. The results revealed that digital skills are significantly influenced directly by digital collaboration and indirectly by digital leadership. For accelerating digital skill development, the superior of office workers should facilitate their team members to collaborate intensively by using digital technology. Further study is recommended to examine the effects of other factors such as work motivation, family support, and availability of digital facility at home, performance management, and perceived organizational support.

Penurunan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia ditandai dengan peningkatan tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Setiap DAS memiliki permasalahannya sendiri sehingga dalam pengelolaan DAS di perlukan aturan yang khusus mengatur permasalah di DAS tersebut. Pengelolaan DAS Provinsi Riau diperlukan peraturan atau payung hukum yang khusus mengatur tentang DAS Provinsi Riau yang sesuai dengan klarifikasi dari DAS tersebut. Dalam hal ini muncul Ranperda inisiatif komisi DPRD Provinsi Riau Komisi B dalam Pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obsrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS terdapat beberapa proses dan tahapan yaitu Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan terakhir Tahap penetapan kebijakan. Dari proses perumusan yang dilakukan, draft awal Ranperda dengan draft setelah Rapat Paripurna yang telah dilakukan tidak mengalami perubahan yang signifikan, perubahan hanya berkisar pada penambahan konsep dalam pengelolaan DAS yang diwujudkan dalam Ranperda.

ABSTRAK Masyarakat dewasa ini membutuhkan pelayanan publik yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. Artikel ini mengusulkan model pengembangan pelayanan publik dengan pendekatan positive reinforcement theory. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible, integritas, dan fair dari petugas pelayanan. Perilaku tersebut yang didukung oleh budaya pelayanan, manajemen kinerja, ketangkasan belajar, serta kepemimpinan berbasis transformational, otentik, dan melayani. Kata Kunci : pelayanan publik, tata kelola yang baik, positive reinforcement theory   ABSTRACT Today's society needs public services that can help solve their problems. The application of good governance practices in public services is important to be implemented with the support of relevant development models. This article proposes a public service development model with a positive reinforcement theory approach. A behavior-based approach that maps out the factors that influence the level of individuals, groups, and organizations on the behavior of transparency, accountability, responsibility, integrity, and fairness of service personnel. These behaviors are supported by a service culture, performance management, learning agility, and transformational-authentic-servant leadership. Keywords: public service, bureaucratic reform, positive reinforcement theory