Nutrition Information System (NIS) developed by Heath Ministry’s Nutritional Development Directorate since 2011 covers data of toddler assessment in integrated health care, malnutrition case, coverages of Fe tablet among pregnant mothers, iodized salt consumption, vitamin A distribution and exclusive breastfeeding. This study aimed to assess NIS performance in South Tangerang City Health Agency using WHO’s Health Metrics Network 2008 framework. NIS is national level information system with gradual reporting mechanism starting from 508 districts/cities to 34 provinces ended at national level. Eight districts/cities over Banten Province have conducted NIS. This study had six informants namely nutrition section, health resources and health information system section, two nutrition duties and two integrated health care workers. Data was collected on January - April 2013 using interview, observation and document analysis guidelines. Data analysis used interpretation analysis. The result showed no any policy and training implemented regarding nutrition surveillance. Monitoring activity was already conducted. Facilities were adequate, but the maintenance was deficient. There are six nutritional development indicators according to MDGs. Data grouping and dictionaries were available. Data reporting was conducted every month. Graphics and maps were used for presenting data. The data served was used for monitoring and making a decision on nutritional development programs at integrated health care, primary health care and health agency levels. Generally, NIS implementation in South Tangerang City. Health agency was already adequate.Penilaian Sistem Informasi Gizi Menggunakan Kerangka Health MetricsNetworkSistem informasi gizi (Sigizi) dikembangkan oleh Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan sejak 2011. Data Sigizi mencakup data penimbangan balita di posyandu, kasus gizi buruk, cakupan pemberian tablet Fe pada ibu hamil, konsumsi garam beryodium, pemberian vitamin A, dan ASI eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan Sigizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menggunakan kerangka Health Metrics Network yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2008. Sigizi merupakan sistem informasi yang diaplikasikan pada tingkat nasional dengan mekanisme pelaporan berjenjang, dari 508 kabupaten/kota menuju 34 provinsi dan bermuara di tingkat nasional. Di Provinsi Banten, terdapat delapan kabupaten/kota yang menjalankan Sigizi. Informan penelitian berjumlah enam orang, yaitu seksi gizi, seksi sumber daya kesehatan dan sistem informasi kesehatan, dua tenaga pelaksana gizi, dan dua kader posyandu. Pengumpulan data dilakukan Januari – April 2013 menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis interpretasi digunakan dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan belum ada kebijakan serta pelatihan mengenai pengawasan gizi. Kegiatan pemantauan telah dilakukan. Sarana dinilai cukup, namun terdapat kekurangan dalam upaya perawatannya. Terdapat enam indikator dalam pembinaan gizi yang mengacu pada MDGs. Terdapat pengelompokan dan kamus data. Pelaporan data dilakukan setiap bulan. Grafik dan peta digunakan untuk menyajikan data. Data yang tersedia digunakan untuk pemonitoran dan pengambilan keputusan dalam kegiatan pembinaan gizi, baik di tingkat posyandu, puskesmas maupun dinkes. Secara umum, pelaksanaan Sigizi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah memadai.

AbstrakTingginya harga minyak dunia mengakibatkan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini berdampak pada kenaikan harga BBM sebanyak tiga kali yaitu pada Maret 2005 (kenaikan harga berkisar 60 persen), Oktober 2005 (sekitar 108 persen), dan Mei 2008 (sekitar 30 persen). Kebijakan ini dimaksudkan agar dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM dapat dipindahkan alokasinya untuk empat program utama bagi penduduk miskin dan tidak mampu. Program-program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelayanan kesehatan gratis, dan infrastruktur desa. Studi ini bertujuan untuk menilai secara umum pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) pada periode [2005][2006]. Sedangkan pendekatan kualitatif dan kuantatif digunakan dalam penelitian ini melalui telaah dokumen dan wawancara. Adapun realisasi PKPS BBM di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kota Bogor dinilai belum optimal disebabkan perbedaan jumlah sasaran dan standar utilisasi antara masing-masing daerah dengan pusat mengingat perbedaan kondisi geografisnya. Meskipun demikian, masyarakat miskin cukup puas dengan program pelayanan kesehatan gratis walau pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih dapat ditemukan sejumlah iuran yang harus dibayar masyarakat miskin.Kata kunci : PKPS BBM, pelayanan kesehatan, subsidi BBM, NTB, Kalimantan Timur. AbstractUnavoidable raise of international fuel prices had forced Government of Indonesia under the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) to reduce fuel subsidies. These happened in March 2005 (fuel prices increased approximately 60 per cent), October 2005 (with 108 per cent rise in fuel prices), and May 2008 (which increased the fuel prices for around 30 per cent). The point of this policy is that the government has intention to re-allocate the funds from reduced fuel subsidies to four main programs for poor people such as direct compensation (payment of 100,000 Indonesian Rupiah, or about US$10, to 15 million families, or one quarter of the population, through the state postal and banking system), school operational assistance, free health service, and rural infrastructure program. The objective of this study is to evaluate the Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)) during the period 2005-2006 in general. Quantitative and qualitative approaches are used in this research through document analysis and in-depth interview. PKPS BBM program implementation in Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, and Bogor City are not yet optimal because of the dissimilarity on number of target and standard of utilisation in each region, considering differences in their geographical conditions. However, poor people are quite satisfied with free health services although the realization did not touch the target completely. Moreover, there still exists expense c...