Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, partisipasi masyarakat disuatu desa sangatlah penting . Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh negara melalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsa pembangunan desa yang dipikir dan rancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah dan mufakat. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan persentase 76%, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, dan faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori baik dengan persentase 64%, dan persentase secara keseluruhan yaitu 76%