Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan standar harga satuan pada penyusunan APBD ( Sutdi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ) serta untuk mengetahui proses penyusunan SHS, apa saja yang menjadi factor penghambat dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD dan solusi apa yang dapat dilakukan atas kendala yang dihadapi dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tim penyusun SHS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyusunan SHS dilakukan oleh Unit Pengelola Standar Harga BPKD Provinsi DKI Jakarta, penentuan harga SHS berdasarkan survey pasar, surat penawaran harga dari penyedia, Peraturan Pemerintah SUPat/Daerah, dan rincinan RAB. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SHS pada penyusunan APBD antara lain perubahan harga di tahun pelaksanaan anggaran, SDM, pengendalian internal yang tidak dijalankan dengan baik, Peran TAPD dan peralihan konsultan system informasi. Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitan analisis penerapan standar harga satuan penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disimpulkan bahwa standar harga satuan digunakan sebagai Batasan teratas dalam perencanaan dan penganggaran APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.