Sistem pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan (RPP/K) non tunai merupakan upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk meningkatkan realisasi RPP/K sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retibusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai menggunakan framework Strategy, Technology, Organization, Personil dan Environment (STOPE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner online, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan ,statistik deskriptif dengan menghitung nilai dan persentase masing-masing domain (STOPE) serta mengelompokkan kriteria kesiapan berdasarkan standar CID Harvard. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai siap menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai dengan nilai 73, 26% atau berada pada tingkat 3. Penelitian ini merekomendasikan beberapa aspek yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran RPP/K non tunai, yaitu meningkatkan kesiapan kelima domain penerapan sistem pembayaran RPP/K non tunai, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang insentif dan peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin keamanan data pribadi serta menerapkan sistem Pembayaran RPP/K Non Tunai secara bertahap baik berdasarkan jenis wajib retribusi maupun wilayah kerja.

Food security is a global development issue, especially in urban areas, including Pekanbaru City. The food source to meet the needs of residents in Pekanbaru City still depends on the surrounding area. The availability of independent food is a big challenge for the people of Pekanbaru City. Even though Pekanbaru City still has an area of abandoned land covering an area of 3,883.7 hectares which can be used for urban farming. Urban farming is one of the initiatives to produce food independently through using yards, unused land, gardens around the house, open space, and vertical use of space (vermiculture). However, implementing urban farming in Pekanbaru City is still not the best. This study seeks to determine respondents' perceptions of the social, economic, and ecological benefits of urban farming, as well as respondents' interest in participating in urban farming management. This research was carried out in August 2022 using a descriptive qualitative method with data collection techniques for questionnaires, interviews, documentation, and observations. The respondents of this study totalled 102 people who were urban farming managers both individually and in purposively selected groups. The collected data underwent validity and reliability testing and then analyzed descriptively with the Likert scale. This study found that respondents' perceptions of the benefits of urban farming, both from social, economic, and ecological aspects, scored 3.17, agreeing with the criteria. Social benefits had the highest score (3.34) compared to economic (2.95) and ecological (3.24) benefits. Additionally, due to the high interest in managing urban farming, Pekanbaru City has the opportunity to advance urban farming. But according to this study, to maximize the community's socialization and education on the advantages of urban farming and boost the economic and ecological benefits, it is encouraged to commercialize urban agriculture by using vacant land.