Hakim di pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, terdapat problematika dalam penegakan hukum oleh hakim dalam berbagai putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. Kemudian menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana lingkungan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidakjelasan pendakwaan pidana pembakaran hutan dan lahan, ketidakjelasan batasan pelanggaran pidana, dan administrasi lingkungan, dan ketidakjelasan pemidanaan pemanfaatan hutan lindung. Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana dibidang lingkungan yakni dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, perubahan UU No. 39 Tahun 2014, perubahan UU No. 32 Tahun 2009, dan penyusunan SEMA tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Bidang Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung. Melalui upaya penguatan tersebut, maka diharapka upaya penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan optimal pada masa mendatang.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan satwa yang tinggi di dunia. Akan tetapi, kekayaan satwa tersebut terancam dengan perdagangan satwa liar. Oleh karena itu, dilakukan penegakan hukum pelaku perdagangan satwa liar. Namun, Modus Operandi untuk mengelabui penegak hukum ikut berkembang pula. Salah satunya melalui lintas yurisdiksi negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi dilakukan penguatan Kerja Sama lintas negara dalam pemberantasan perdagangan satwa yakni karena potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia, disertai juga kasus perdagangan satwa yang tinggi, penegakan hukum yang belum optimal, dan masalah dalam Kerja Sama regional dan internasional dalam pemberantasan perdagangan satwa liar secara ilegal. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan Kerja Sama tersebut yakni dengan perbaikan ketentuan dalam CITES, perbaikan tata kelola otoritas CITES di Indonesia, dan penguatan Kerja Sama antar negara di kawasan ASEAN.