Penelitian ini bertujuan menemukan pemaknaan mendalam kekuatan kepemimpinan pelayan dalam  manajemen konflik di Keuskupan TNI/Polri. Penelitian bertema “Kekuatan Kepemimpinan Pelayan Dalam Manajemen Konflik Pada Keuskupan TNI/Polri” ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ethnography yang dihimpun berdasarkan observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion dengan para prajurit, perwira, purnawirawan, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI/Polri beragama Katolik yang merupakan warga Keuskupan TNI/Polri. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dalam perspektif warga Keuskupan TNI-Polri/Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), konflik adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan manusia. 2) Spirit pelayanan yang dihayati warga OCI bersumber pada nilai universal Kristiani seperti kasih, pelayanan, kelembutan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, harmoni, belarasa, dan solidaritas. Nilai-nilai ini secara efektif dapat ditransformasi anggota OCI dalam kehidupan bersama. 3) Penerapan manajemen konflik di OCI merujuk pada ajaran Katolik yang menempatkan hukum cinta kasih, persaudaraan dan pengampunan sebagai yang utama. 4) Manajemen Konflik berbasis kepemimpinan pelayan sangat kuat dan efektif dalam meresolusi konflik karena digerakan oleh spirit Iman yang berkualifikasi melayani dalam damai. 5) Kepemimpinan yang ideal dalam menyelesaikan konflik adalah kepemimpinan pelayan melalui pendekatan kemanusiaan yang diyakini dapat menghasilkan rekonsiliasi dan damai yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kepemimpinan pelayan dapat menjadi basis yang kuat dalam mengelimininasi konflik, serta memiliki elemen utama sangat penting dan strategis dalam manajemen konflik yang bermuara pada rekonsiliasi damai. Melalui ”Dinamika Manajemen Konflik Berbasis Servant Leadership”, peneliti menemukan empat tahapan me-manage konflik . Pertama, mengusahakan adanya nilai saling percaya , pengampunan, empati, dan kerendahan hati dari pihak yang berkonflik. Kedua, pihak yang berkonflik memastikan pengampunan, saling percaya, empati dan rendah hati dilakukan secara serentak, bekerja sama, dibiasakan, dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Ketiga, pihak yang berkonflik menjalankan kepemimpinan yang melayani sebagai pengikat empat elemen tersebut. Keteladanan kepemimpinan pelayan dengan pendekatan kemanusiaan dapat menggerakkan pihak yang berkonflik (inspirasi dan teladan) untuk memiliki empat keutamaan tersebut. Keempat, melakukan manajemen konflik berbasis kepemimpinan pelayan. Empat elemen utama Servant Leadership berkekuatan positif akhirnya menjadi satu kesatuan utuh yang mewujudkan rekonsiliasi dan damai berkelanjutan sebagai muara dari manajemen konflik.

No abstract

The diversity of tribes, religions, races, groups, and cultural expressions in various dimensions make Indonesia one of the most vibrant cultures in the world. However, it cannot be denied, that diversity has the potential to trigger social conflicts that can threaten the unity and unity of the nation and state and disrupt a safe and peaceful shared life. The long history of the Indonesian journey proves that social conflicts often occur due to the differences in ethnic groups, religious, racial background, and inter-group (SARA). Therefore, conflict resolution efforts are a necessity for Indonesia to realize a safe and peaceful shared life. This study was aimed to study the conflict resolution based on the history of the Indonesian Military Ordinariate in mitigating and resolving conflict. In general, there are two approaches to conflict resolution, namely intervention in security or stability and humanitarian intervention. Security interventions (stability) usually use military power to resolve conflicts, whereas humanitarian intervention integrates the strength of culture and local wisdom as a basis for resolving conflicts. Humanitarian intervention in resolving conflicts usually results in sustainable, peaceful reconciliation. A peace that occurs between the parties to the conflict is not due to compulsion under military pressure or State power but is born from the awareness of the parties to create mutually reconciling society.