Keywords: Certificate, Strong Evidence, ProtectionAbstrak Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang beriktikad baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kriteria-kriteria sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik. Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori penegakkan hukum, teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria-kriteria sertifkat sebagai alat bukti hak yang kuat yakni penerbitan sertifikat hak milik atas tanah harus melalui prosedur peraturan yang berlaku, Sertifikat di buat oleh Pemegang Hak yang beriktikad baik, diterbitkan instansi yang berwenang dan obyek tanah dikuasai secara nyata selama lebih dari 5 (lima) tahun. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik yaitu secara preventif berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 PP No 24 tahun 1997 dan represif dengan adanya lembaga recstverwerking, dan khususnya pada perkara perdata nomor :10/Pdt.G/2010/PN.SBB diberikan perlindungan hukum secara represif bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik.Kata

Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan menurut Permen Nomor 11 Tahun 2016, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan sertifikat dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengeketa di luar pengadilan dalam hal ini kewenangan pembatalan diberikan kepada BPN yang dapat di bagi menjadi dua yaitu melalui kewenangan kementerian dan di luar kewenangan kementerian. Sedangkan Bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bisa berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelagasian.

This study aimed to examine and analyze the legal position of the the Supervision Commission as the only institution dealing with competition law in Indonesia legal system and determine the existence of law enforcement of the Commission as the only institution related to tender collusion (conspiracy) viewed from the Indonesian legal perspective. This was a normative study (research), with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicated that the position of the Supervision Commission as the only institution dealing with competition law in Indonesia in the justice system was independent from the influence of other institutions in resolving disputes on unfair business competition in Indonesia; and the existence of the Commission is the only institution dealing with competition law in Indonesia in carrying out its duties and authorities in accordance with the mandate of the Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

Abstrak Kata kunci: Kendali listrik rumah tangga, HT, Mikrokontroler AT89S51, DTMF PENDAHULUANPerkembangan teknologi saat ini banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat pada umumnya untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari hal-hal yang mudah sampai dengan yang paling rumit sekalipun. Hal ini jelas menunjukkan bahwa saat ini terdapat kecendrungan untuk melakukan bebagai aktivitas pengontrolan jarak jauh dan hal ini akan semakin populer pada berbagai aplikasi konsumen.Sejak ditemukannya radio maka penggunaannya semakin lama semakin banyak dan beragam. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu padatnya jalur komunikasi yang menggunakan radio. Bisa dibayangkan jika pada suatu kota terdapat puluhan stasiun pemancar radio FM dengan bandwidth yang disediakan antara 88-108 MHz. Bahkan untuk pengontrolan pintu garasi juga menggunakan jalur radio. Untuk itu perlu diupayakan rangkaian yang mampu melakukan pengendalian jarak jauh tanpa menggunakan kabel tambahan tetapi menggunakan sarana komunikasi berupa HT (handy talky). Tersedianya frekuensi radio untuk komunikasi HT dilakukan pengontrolan pada berbagai peralatan listrik yang diinginkan seperti menyalakan atau mematikan televisi, lampu taman atau membuka/menutup pintu garasi.Penggunakan radio HT tidak memerlukan jaringan kabel yang cukup rumit perawatannya. Radio HT sangat umum digunakan oleh masyarakat dan memiliki area yang cukup jauh tergantung kekuatan pancaran transmisinya. Selain itu media frekuensi radio HT sangat ekonomis karena saluran yang dipakai gratis, tidak seperti media komunikasi lainnya seperti ponsel maupun telepon.Alat kendali untuk mengimplementasikan algoritma pengendalian di atas berupa pengendalian secara digital. Penelitian yang dilakukan adalah merancang pengendali peralatan rumah tangga dengan memanfaatkan radio frekuensi (HT) sebagai trasmitter/receiver dan merancang mikrokontroler AT89S51 sebagai pemroses utama. Radio transceiver pada umumnya menggunakan gelombang frekuensi tinggi dan frekuensi sangat tinggi. Frekuensi tinggi biasa digunakan dalam navigasi laut, sedangkan frekuensi sangat tinggi digunakan dalam navigasi udara dan komunikasi jarak dekat Sistem Kendali Peralatan Rumah Tangga Berbasis HT…… (Muchlas)

The aims of this study to find out and analyse background factors which is making conflict or dispute possession and utilization land forest area in Kedaro village Keywords : Dispute and Forestland AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesainkan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundangundangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi secara yurudis normatif. (c). budaya masyarakat.(2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.