Abstrak: Pidato kepresidenan pada HUT RI ke-70 menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa negara akan meminta maaf kepada para “korban” pelanggaran HAM yang merujuk kepada pihak Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 29 September 2015, Indonesian Lawyers Club (ILC) menggelar diskusi dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” untuk menanggapi isu tersebut. Saat diskusi berlangsung, para tamu undangan saling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf. Akibatnya, banyak sudut pandang yang membiaskan subjek yang seharusnya meminta maaf. Peneliti menelusuri fenomena ini lewat kajian Linguistik Kognitif untuk membongkar perspektif dan latar belakang pengetahuan (frame) permintaan maaf. Peneliti mentranskripsikan data dengan menggunakan metode simak teknik sadap dan catat. Setelah itu, peneliti mengklasifikasi dan menganalisisnya dengan metode padan. Hasilnya, perspektif mengenai wacana permintaan maaf terwujud dengan adanya pengutamaan (subjek) dari setiap ekspresi kebahasaan, yaitu perspektif dengan subjek pihak keluarga dan terduga PKI, perspektif dengan subjek pihak TNI AD, dan perspektif dengan subjek pihak NU dan Muhammadiyah. Peneliti mengklasifikasikan frame, pengetahuan yang melatari terbentuknya sebuah konsep, menjadi tiga frame yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S (pihak NU dan Muhammadiyah), saat terjadi peristiwa G30S (pihak TNI AD), dan setelah peristiwa G30S (pihak keluarga dan terduga PKI). Abstract: The Presidential Speech at the 70th Indonesian Independence Day caused a controversy. Some people assumed that the state would apologize to the victims of the human rights violations mentioning the Indonesian Communist Party (PKI). On 29 September 2015, the Indonesian Lawyers Club (ILC) held a discussion bringing up the theme “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” to respond to the issue. During the discussion, the invited guests pointed to each others who should apologize. The researchers investigate this phenomenon with Cognitive Linguistic studies to reveal perspectives and beckground knowledge (frames) of apologies. The researchers transcribed the data using the observation method of tapping and note-taking techniques. After that, the researchers classified and analysed using the matching method. Based on the analysis carried out, perspective on apologies are manifested by the prioritisation (subject) of each linguistic expression, i.e., perspectives with the subject of the family and suspected PKI, perspective with the subject of the Army (TNI), and perspective with the subjects of the NU and Muhammadiyah. In this study, the researchers classified three different frames, the knowledge behind the formation of a concept, based on the time, namely the time before the G30S incident (the NU and Muhammadiyah parties), the time of G30S event (TNI), and after the G30S (PKI family and suspected PKI).

Swear words using is considered low-value and inappropriate behavior in a normative society. There are differences between men and women in in the using of swear words. The purpose of this study was to identify the swearing lexicon along with the lingual forms and its references used by each gender. Also, to find out the frequency of its use and what factors trigger the use of swear words from each gender. Quantitative and qualitative approaches were used with data collection techniques through a questionnaire survey conducted on 115 students. The results of the study found that the choice of lexicon of swear words from the male gender is wider and more varied. Swearing is identified based on morphological and syntactic lingual forms. References of male gender come from groups of objects, animals, body parts, professions, situations, and activities. Meanwhile, references of female gender are more polite although they still seem rude, namely coming from groups of words such as animals, circumstances, activities, and objects. The frequency of use of both genders shows that the intensity of swear words using is rarely used.

Indonesia is known as the country with the most living language assets in the world after Papua New Guinea. However, one-third of the 718 indigenous languages in Indonesia are vulnerable and even threatened with extinction. Most of these languages are spoken in the central and eastern parts of Indonesia. Regarding efforts to protect, preserve and develop these vulnerable languages, the team of Program Studi Magister Linguistik, FIB, UGM took the initiative to provide language documentation assistance to the researchers and people in the Language Office (KB) of Nusa Tenggara Timur and the Language Office (KB) of Sulawesi Tenggara. Such facilitating and mentoring methods that were conducted include: firstly, observing and mapping the language aspects from the existing languages in NTT and Sultra to be decisively documented, secondly, model of providing assistance for documentation efforts, and thirdly, the writing form of documentation. After completing the facilitating and mentoring processes, it was expected that the researchers and documentation increased their passions and motivation in documenting the language aspects, their theoretical and methodological capacity in language documenting activities, and the number of documented languages. Besides, there was an increase of cooperation between Kantor Bahasa NTT and Sultra with Program Studi Magister Linguistik UGM. The results of this community service at the Language Office in NTT and Sultra show some completed activities i.e., (1) the identification of the legal basis for documenting the languages and mapping the potential language in NTT and Sultra to be documented, (2) the decision to document the linguistic aspects of maritime terms of the Kaera language in NTT, and words of wisdom or traditional expressions in Wolio language in Sultra, (3) the increase in the capacity of mentoring functions such as facilitating, presenting, feedback responding, delegating, participating, and inferencing, and (4) in addition to improving the ethics of mentoring, the teams worked together in terms of equality, cooperation and working together, and sustainability.

Penelitian ini mendeskripsikan sikap penilaian pasal-pasal yang menjadi judicial review dengan perkara nomor 103/PUU-XVIII/2020 tentang uji formal dan materiel, Bab IV bidang ketenagakerjaan, undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat enam pasal yang diajukan judicial review di MK. Data dianalisis menggunakan teori appraisal dari Martin & White (2005). Teori ini digunakan guna mendeskripsikan pesan verbal pada pasal-pasal yang menjadi judicial review. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keenam pasal yang menjadi judicial review didominasi oleh perangkat penilaian moral (moral judgement) lebih dominan bersifat positif (praise) dan disampaikan secara tidak langsung (indirect), sedangkan penilaian pribadi (personal judgement) lebih dominan bersifat negatif (criticize) yang disampaikan secara langsung (direct). Hal tersebut menggambarkan keenam pasal pada Bab IV bidang ketenagakerjaan memiliki wilayah makna yang merujuk pada sikap pembuat, perumus, dan pihak-pihak yang hadir dalam proses penyusunan berorientasi pada penilaian pribadi (personal judgement). Tiga data menunjukkan penilaian pribadi (personal judgement) karena tidak disertai landasan hukum yang jelas. Leksis yang digunakan cenderung multitafsir dan kurang tepat. Tiga data lainnya menunjukkan penilaian moral (moral judgement) karena memiliki dasar hukum yang jelas dan leksis yang digunakan tepat. Dari hasil analisis ditemukan pola sikap yang terbentuk dari keenam pasal yang menjadi judicial review antara lain: 1). Sikap penilaian sanksi sosial proprietas negatif; 2). Sikap penilaian penghargaan sosial tenasitas negatif; 3). Sikap penilaian penghargaan sosial kapasitas negatif; 4). Sikap penilaian penghargaan sosial tenasitas negatif; 5). Sikap penilaian penghargaan sosial tenasitas positif; 6). Sikap penilaian sanksi sosial verasitas positif. Pola sikap tersebut menunjukkan bagaimana keenam pasal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan proses yang partisipatif dan memenuhi prinsip kehati-hatian, khususnya dalam masyarakat yang demokratis dalam konteks negara hukum (rule of law).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, dan dominasi maskulin dalam akronim pornografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolinguistik, khususnya kajian bahasa dan gender. Data penelitian diperoleh di dalam media sosial twitter. Hasil penelitian ini adalah (1) bentuk akronim pornografis di twitter antara lain berupa, akronim tiga kata, akronim suku kata awal dengan suku kata awal, akronim suku kata awal dengan suku kata akhir, dan akronim dengan kata metatesis, campur kode ke dalam (bahasa Indonesia dengan bahasa daerah), campur kode ke luar (bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris), bahasa prokem, dan bahasa Inggris. (2) Makna akronim pornografis mengalami perluasan dari makna-makna leksikal yang menjadi unsur pembentuk akronim. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar bahasa yang menjadi konteks pornografi, seperti foto dan video. (3) Dominasi maskulin dalam akronim pornografi dapat dilihat dari gender maskulin menciptakan dan mengembangkan pembentukan akronim pornografis, yang dapat dilihat berdasarkan frekuensi laki-laki membicarakan topik pornografi lebih besar dibandingkan perempuan. Lalu, terdapat pula kekerasan simbolik terhadap gender feminin karena berdasarkan referen akronim pornografi, feminin memiliki presentase lebih besar dibandingkan dengan maskulin, sehingga feminin dijadikan sebagai objektivikasi dalam pembentukan akronim pornografis.