Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Children's Fund, angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, maka dalam penulisan artikel ini dibatasi permasalahanya yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saatini. Kebijakan kriminalisasi di dalam UUITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang cybercrime.

The MBKM policy provides opportunities for students to gain more comprehensive learning experiences and new competencies through several learning activities. Service activities are carried out by holding two types of activities, namely the socialization of MBKM policies and workshops on preparing the MBKM curriculum. The target of this activity is the leadership of the study program, lecturers, and education staff; with this activity, the participants become more familiar with preparing the curriculum, starting from making learning outcomes to assessment techniques. Furthermore, the impact of this training realizes the fulfillment of higher education performance indicators.

No abstract

Advances in science and technology have made the types and forms of crime more sophisticated and diverse. One of the most common crimes is hacking personal accounts with the aim of placing online orders for other people. Criminal liability is carried out to fulfill justice, if you have committed a crime and fulfill the elements specified in the law. The method used in this writing is normative juridical by conducting a study using books, journals, writings and using a case study approach with the decision Number 1597/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, with the aim of seeing how criminal responsibility in Indonesia is against perpetrators. who do Hackers to then place orders online on behalf of other people. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the defendant Untung Arif Budiman fulfilled the elements of a criminal offense and was able to take responsibility for the mistakes committed which were against the law so that the judge sentenced the defendant to Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Procedure and other relevant laws and regulations.

Indonesia saat ini mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan langkah yang masif untuk penyelesaiannya. Tak hanya itu, hak dari pada korban harus dapat terakomodir dengan baik, selaras dengan komitmen Bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan Beijing Declaration. Hasil pembahasan yakni terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemberian perlindungan dan hak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, berpedoman pada pengadopsian Beijing Declaration and Platform for Action Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat harus menerapkan aksi-aksi tersebut terkhusus pada kekerasan seksual dalam bentuk peraturan atau hukum nasionalnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kiranya Pemerintah Negara untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual dan perlu adanya penyebaran informasi dan edukasi dalam berbagai bentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, meluasnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelaku merupakan seorang anak dibawah umur membuat diperlukannya perubahan undang-undang sistem peradilan anak.