Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota yang cukup dilengkapi kolam retensi berguna untuk pengendalian air larian. Air kolam retensi berguna untuk menjaga muka air tanah, tapi kelemahannya memerlukan lahan yang cukup luas dan lahan di bagian atas kolam tidak dapat dimanfaatkan untuk tempat parkir dan bangunan. Tahun 2011 dilakukan kajian subreservoir air hujan pada RTH. Tujuan mendapatkan kriteria desain subreservoir air hujan pada RTH. Sasaran adalah kriteria desain subreservoir air hujan. Kegiatan menggunakan metode deskriptif, data sekunder dan data primer. Rumusan kriteria didasarkan data primer dan data sekunder divalidasi dengan kriteria desain standar. Selanjutnya disusun matrik data, rumusan konsep kriteria, diksusi dengan tim pakar dan rumusan kriteria desain final. Hasil kajian ini yaitu: (1) desain subresevoir air hujan pada RTH harus memperhatikan sekitar 18 (delapan belas) ketentuan umum, 17 (tujuh belas) ketentuan teknis dan sekitar 10 (sepuluh) ketentuan untuk operasi dan perawatan. (2) Kriteria umum antara lain karateristik RTH dan izin pemanfaatan, intensitas air hujan, karateristik tanah dan air tanah. (3) Kriteria teknis antara lain koefisien limpasan, intensitas hujan, luas bidang tadah, debit puncak dan debit rata-rata, SNI 03-2453-2002, pedoman desain sumur bor dalam, bahan dan konstruksi, operasi-perawatan dan pemanfaatan subreservoir air hujan. Kata kunci : kriteria desain, subreservoir, air hujan, ruang terbuka hijau.

Sampai saat ini, pelayanan air minum  di Indonesia baru tercapai sekitar 70%. Perlu tambahan 30% untuk mencapai target layanan 100% pada akhir tahun 2019. Salah satu solusi  percepatan layanan air minum  adalah mengembangkan dan menerapkan  teknologi uprating instalasi pengolahan air (IPA), karena dapat dihasilkan debit produksi (2-3) kali lipat dari debit  semula,  air olahan memenuhi kualitas air minum dan dapat dikerjakan dengan biaya (4-5) kali  lebih murah dibanding membangun instalasi yang baru. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan baru, berupa  penerapan uprating dengan ketentuan: (1) Uprating adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Uprating adalah sebahagian dari pekerjaan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). (3) Uprating didukung dengan kebijakan, program khusus dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah serta PDAM. (4) menerapkan teknologi hasil inovasi yang handal dan (5) menjadikan air tak berekening (nonrevenue water, NRW) hingga batas yang ditoleransi secara nasional.