Esensi dari sebuah agama atau kepercayaan adalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam yang dikenal dengan Tri Hita Karana oleh umat Hindu Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran apakah Kepercayaan Budi Daya mengandung esensi dari suatu agama atau kepercayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus dengan metode wawancara kepada informan. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara, pada dasarnya Kepercayaan Budi Daya mengandung esensi Tri Hita Karana. Dalam Budi Daya Parahyangan yang digambar pada kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Esa dan KuasaNya tak terbatas. Dalam Pawongan atau hubungan antara sesama manusia, Kepercayaan Budi Daya mengajarkan untuk “silih asah, silih asih, silih asuh“. Dalam Palemahan atau hubungan manusia dan alam, Kepercayaan Budi Daya mengajarkan antara alam dengan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat di mana alam disebut sebagai dunia besar (Buwana Ageung)dan diri manusia disebut dunia kecil (Buwana Alit).

Dalam menghadapi kondisi organisasi yang semakin berkembang dan penuh tantangan, dibutuhkan suatu model sistem pengendalian yang dapat memastikan organisasi tetap terkontrol namun tidak membatasi kebebasan pegawai dalam berinovasi dan berkreasi. Penelitian ini melihat bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen di organisasi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian manajemen dengan model four levers of control di Pusdiklat Bea dan Cukai. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep four levers of control. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terlihat bahwa Pusdiklat Bea dan Cukai menerapkan four levers of control  secara alami berupa belief system yang mencakup pernyataan visi-misi dan nilai-nilai pedoman organisasi, boundary system berupa business conduct boundaries dan strategic boundaries, diagnostic control system berupa planning system, budgeting dan pengukuran kinerja berbasis balance score card serta interactive control system berupa pembukaan forum diskusi oleh pimpinan tertinggi. Peneliti masih menemukan kekurangan dalam penerapan belief system berupa kurang efektifnya metode penyampaian belief system, masih kurangnya sosialisasi atas boundary system, kelemahan dalam diagnostic control system berupa lemahnya koordinasi terkait anggaran, serta penetapan target kinerja pelaksana yang mudah dicapai dan kemungkinan pengukuran variabel yang salah. Masih adanya lower management yang tidak membuka komunikasi interaktif dengan bawahan menjadi satu kelemahan dalam interactive control system di Pusdiklat Bea dan Cukai.

This research shows the communicational culture in government organization. The goal of this research is to know and describe the communicational culture in a government communication. This research uses several concepts, specifically value concept by Hofstede, individualism or collectivism, uncertainty avoidance, power distance, masculinity or feminity, long term orientation or short term orientation. Other concept is context of communicational culture, high context culture or low context culture. The paradigm of this research is constructivism and the approach is qualitative. The method of getting data is in depth interview and observation. Based on the data analysis, the values of government organization are collectivist value which explains that everything must be done together but in reality it is done only by several people, the high uncertainty avoidance, the high power distance, the masculinity value, and long term orientation to see the future. Based on the values, the communicational culture is not absolutely high context culture or low context culture. All of this depends on situation and condition, kind of organization, style of leadership and the values of a government organization. The conclusion of this research is collectivist value that is followed by a government organization influences other values and context of communicational culture. Thus, the good relations in a government organization must be developed between all member of organization especially between the leader and employees.

ABSTRACT:The purpose of this study is to review the procedure and implementation of goods inspection and stuffing supervision of the Customs and Excise Service and Supervision Office (KPPBC) XXX by applying the theory of internal control systems. This study employs field observations, document observations, and interviews with informants from KPPBC XXX. The data obtained were analyzed qualitatively. The results showed that internal control over the implementation of physical inspection and supervision of stuffing had run well despite the problem of the number of human resources and work procedures. This research uses a case study on KPPBC XXX. The results of this study cannot liberalize the products at different KPBC. This research can assist DGCE in improving services and supervision of international trade through the composition of employee placement and setting procedures for specific events as a form of internal control improvement. This study also shows that the limitations of human resources and work procedures can result in less optimal control activities.Keywords: export, internal control, oversight of stuffing, physical inspection. ABSTRAK:Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan barang dan pengawasan stuffing di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) XXX dengan menggunakan teori sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan observasi lapangan, pengamatan dokumen, dan wawancara dengan informan dari KPPBC XXX. Hasil perolehan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pelaksanaan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing telah berjalan dengan baik meskipun terdapat permasalahan jumlah sumber daya manusia dan prosedur kerja. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada KPPBC XXX. Hasil penelitian dapat berbeda pada KPPBC yang lain. Penelitian ini dapat membantu DJBC dalam memperbaiki pelayanan dan pengawasan perdagangan internasional melalui komposisi penempatan pegawai dan penetapan prosedur untuk kejadian-kejadian tertentu sebagai bentuk perbaikan pengendalian internal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan prosedur kerja dapat mengakibatkan aktivitas pengendalian berjalan kurang optimal.Kata Kunci: ekspor, pemeriksaan fisik, pengawasan stuffing, aktivitas pengendalian internal.

Sektor kepabeanan merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam penyumbang pendapatan negara terbesar. Pemenuhan kewajiban kepabeanan dilakukan secara self-assessment. Penerapan sistem self-assessment ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam memberitahukan jumlah, jenis, dan asal barang. Dalam Rangka Impor. informasi yang diperoleh oleh PPD  hanya sebatas yang dituangkan PIB dan dokumen pelengkapnya. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang yang diimpor memiliki jenis yang sangat beragam dan jumlah yang sangat banyak, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama pula dalam melaksanakan pemeriksaan dokumennya. Direktorat Teknis Kepabeanan membuat Database Nilai Pabean sebagai alat bantu bagi PPD dalam melakukan pengujian kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I).Penelitian ini menggunakan paradigm konstruktivis, pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dan strategi studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai pada Direktorat Teknis Kepabeanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I) di Direktorat Teknis Kepabeanan telah dijalankan dengan baik dan benar, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi, bahkan terdapat ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Permasalahan tersebut adalah Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean I (DENISA) dan Sistem Aplikasi Database Nilai Pabean II (DBNP II) belum terintegrasi dengan baik, terdapat banyak data nilai pabean yang telah berada di Sistem Aplikasi DENISA selama lebih dari dua tahun sejak tanggal pemutakhiran terakhirnya, melebihi batas waktu yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016, serta Database Nilai Pabean I (DBNP I) masih belum lengkap.