Sebuah program merupakan produk dari kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah untuk membangun serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan tugas serta fungsi dari pemerintah tersebut dan harus pula dilihat apakah program tersebut berjalan semestinya atau tidak. Maka disini penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kelurahan Kampung Bugis Oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang”, dengan gejala-gejala: terdapat penerima bantuan ganda akan tetapi jenis bantuannya saja  yang berbeda baik dari kegiatan pelatihan pembuatan sarana dan prasarana, alat bantuan tidak sesuai dengan keahlian nelayan, dan ada indikasi pungutan tidak resmi untuk membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap terutama pada jumlah produksi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang. Adapun teori yang digunakan mengenai efektivitas yang memiliki indikator yaitu Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, dan Pencapaian tujuan menyeluruh. Populasi dan sampel adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan kelurahan Kampung Bugis yang berjumlah 167 orang sedangkan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin maka mendapat sampel berjumlah 63 orang dengan menggunakan teknik acak sederhana (Simple Random Sampling). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisis pada data-data numeric (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diperoleh hasil yang signifikan. Setelah data diolah maka hasil kesimpulannya adalah bahwa Efektivitas Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3)  Kota Tanjungpinang adalah program tersebut tergolong kurang Efektif. Nilai yang tertinggi pada Dimensi Keberhasilan Sasaran dengan nilai 2,43 dan Dimensi Pencapaian Tujuan Menyeluruh yaitu dengan nilai terendah pada dengan nilai 1,63.

Ekonomi kreatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat  Melalui cipta ekonomi kreatif, maka limbah sampah yang semula dipandang sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan bernilai ekonomis. PUSPA Gurindam Kota Tanjungpinang sebagai mitra pemerintah daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan gabungan beberapa lembaga masyarakat non-publik yang berkolaborasi dan berusaha untuk ikut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat melalui penyelenggaraan pelatihan yang bertemakan Çipta Ekonomi Kreatif Melalui Pengolahan Limbah Sampah Plastik. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah plastik melalui metode recycle (melakukan daur ulang limbah sampah plastik) sekaligus untuk memunculkan nilai ekonomi dari limbah sampah plastik tersebut. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pelatihan kali ini terdiri 4 tahapan rangkaian kegiatan utama yaitu tahapan perencanaan, tahapan survei dan tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan Çipta Ekonomi Kreatif Melalui Pengolahan Limbah Sampah Plastik. Tahapan terakhir adalah kegiatan penilaian dan pemberian apresiasi kepada kelompok peserta. Dari hasil pelatihan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatiha tersebut mendapat respon yang positif dari kelompok PKK, PIK Remaja dan Posyandu Remaja. Pelatihan yang menjadi peserta.

The purpose of the study was to determine the Coordination Function of the Environment and Forestry Service of the Riau Islands Province and the Tajungpinang City Environmental Service in Monitoring Mangrove Forests in Tanjungpinang City. In this study, the theory used by Hasibuan (2019:88). The population in the study amounted to 8 people, the data analysis used in this study was a qualitative descriptive data analysis technique. The conclusion obtained is that the Coordination Function of the Environment and Forestry Office of the Riau Islands Province in Supervision of Mangrove Forests in Tanjungpinang City is in accordance with their respective authorities although several things need to be improved. Then for the socialization that was carried out both to the community and to employees, it was found that the socialization was not comprehensive. Because the socialization carried out only in general terms, such as raising the theme of cleanliness and environmental protection, has not focused on monitoring mangroves. Before being able to implement a policy, the implementor must realize that a decision has been issued, there are often misunderstandings about the decisions that have been issued so that there are no misunderstandings, socialization must be carried out and that everything is coordinated even though it only occurs when the RTRW is drafted and problems are related to mangroves

E-government is the utilization of information technology used to speed up the implementation of the government in improving the accessibility of the data presented in a timely, accurate urban villages for employees without requiring any intermediary information systems, the implementation of applications e-government of urban villages in Tanjungpinang use a type G2G (government-to-government), where this type have a need to interact between one government and other Governments in order to increase of cooperation and work processes Relating SIMDA BMD (Management Information System Regional Property). This study aims to look at the implementation and inhibiting factors in the application of e-government in Tanjungpinang urban villages. Researchers used qualitative research methods. The Data collected in this study uses interviews. The results Showed that there were already base of implementation e-government in Sub Tanjungpinang through the application of SIMDA BMD applications (Management Information System Regional Property). In general, the implementation of applications egovernment of urban village is optimal, it is seen from the villages helped in facilitating good clerks Administration of procurement, procurement planning in Sub Tanjungpinang. In the application of operating BMD SIMDA there are constraints of the which the export menu inpor the data can not be used Because the application is still offline.

Kota sebagai suatu pengelompokkan orang-orang atau penduduk kedalam suatu ukuran jumlah tertentu dan wilayah tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kota merupakan tempat berkumpulnya segolongan manusia yang mempunyai kebutuhan yang sama. Di dalam sebuah kota terdapat masyarakat yang bermukim dan melakukan kegiatan serta pusat aktivitas perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa) guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga di kota pertumbuhan penduduk pada umumnya cenderung meningkat terus, selama usaha-usaha untuk mengendalikannya belum bias berhasil dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena social tanpa ada perbandingan dan menjawab hipotesa Berdasarkan dari penelitian peneliti maka didapatkan hasil tentang peran pemerintah dalam mengatasi lahan pemakaman umum sesuai dengan indicator peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator sudah efektif tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan tersebut walaupun lokasi sangat jauh. Peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah berjalan cukup baik, pemerintah telah memberikan bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TPU, peran pemerintah sebagai dinamisator sudah sangat baik. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah kota Tanjunginang telah menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum di batu 13 untuk mengatasi lahan tempat pemakaman umum kota Tanjungpinang yang sudah sempit dan terbatas, selain itu pemerintah telah member fasilitas berupa alat yang digunakan dalam pengelolaan lahan pemakaman umum kota Tanjungpinang.