No abstract

Since 2000, monetary policy in Indonesia started to use Inflation Targeting Framework (ITF). To evaluate the performance of the monetary policy, it requires efficiency indicators. The measurement of the efficiency of monetary policy is based on inflation and output variations. This paper formulates a method for measuring the efficiency of monetary policy and applies it in Indonesia. It finds that since the implementation of ITF, the efficiency of monetary policy has not changed significantly. However, the efficiency of monetary policy tends to increase after the full implementation of the ITF framework after 2005 than in the transition period of 2000-2005. AbstrakSejak tahun 2000 kebijakan moneter di Indonesia mulai menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF). Untuk mengevaluasi kinerja kebijakan moneter, diperlukan indikator efisiensi. Pengukuran efisiensi kebijakan moneter didasarkan pada variasi inflasi dan output. Makalah ini merumuskan metode untuk mengukur efisiensi kebijakan moneter dan menerapkannya di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa sejak implementasi ITF, efisiensi kebijakan moneter tidak berubah secara signifikan. Namun, efisiensi kebijakan moneter cenderung meningkat setelah implementasi penuh kerangka kerja ITF setelah tahun 2005 dibandingkan dengan periode transisi 2000-2005.

The western region of the island of Java consists of three provinces

Penelitian bertujuan untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang berwawasan agribisnis. Teknik penelitian menggunakan metode studi kasus di Kabupaten Cirebon. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis SWOT. Kesimpulan penelitian yaitu strategi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon seyogyanya melakukan strategi agresif, dengan strategi umum meliputi pertumbuhan terkonsentrasi, integrasi horizontal, dan pengembangan pasar dan produk. Sementara strategi operasional pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang berwawasan agribisnis adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan usahatani dan agroindustri, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan produksi dan mutu produk berdasarkan produk unggulan daerah/wilayah sekaligus memperluas pasar melalui penataan wilayah dan pemanfaatan sarana informasi dan komunikasi, meningkatkan kerja sama program dan proyek lintas sektoral dan lintas wilayah. Rekomendasi hasil penelitian adalah perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pertanian di setiap wilayah kegiatan, serta perlu pemberdayaan ekonomi rakyat kecil melalui bantuan pembiayaan usaha mikro.

Since the implementation of Law 22/1999 and Law 25/1999 of 2001, has been an increase in the implementation of fiscal decentralization with a phenomenon called Big Bang. The study was conducted to determine the degree of decentralization of expenditure covering the period before and after the implementation of regional autonomy. The research data is a panel data drawn from 30 provinces between 1994 to 2007. The results showed that in Indonesia there has been a significant increase in expenditure decentralization since 2001. Significant increases occurred mainly on the expenditure side, especially the decentralization of authority be spending more than doubled from the previous. On a national scale, the degree of decentralization of authority expenditure increased from 10.48% in the year 2000 to 25.45% in 2001. And the average for each province, the degree of decentralization of spending authority increased from 0.40% in 2000 to 0, 85% in 2001DOI: 10.15408/sjie.v2i2.2423