Abstract<br />This article aims to find out the validity of standard agreements in general and specially on endorsement  agreement. Validity of the endorsement agreement is reviewed from the Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition to knowing the suitability of the endorsement agreement that contains a standard contract clause with the principle of freedom of contract. Legal writing in this study uses research normative law with the statutory approach and conceptual approach. Research result it is known that the endorsement agreement is an example of a standard agreement with through the electronic system is in accordance with the provisions of the validity of the agreement according to the Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer. Standard agreement if it is related to the principle of freedom of contract is still being the debate over the suitability. Some are of the view that standard agreements are included in the terms of the endorsement agreement, are not in accordance with the principle of freedom of contract because of intermediaries the parties do not have a balanced bargaining position. Others argue that the agreement is in accordance with the principle of freedom of contract provided there is no clause exoneration in it.<br />Keywords: Endorsement; Endorsement Contract; Standard Contract Clauses; Principle of Contract Freedom <br /><br />Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku secara umum dan khususnya pada  perjanjian endorsement. Keabsahan perjanjian endorsement ditinjau dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian perjanjian endorsement yang memuat klausula kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian endorsement yang merupakan salah satu contoh perjanjian baku dengan melalui sistem elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan. Beberapa berpandangan bahwa perjanjian baku termasuk di dalamnya perjanjian endorsement, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena di antara para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apabila tidak terdapat klausula eksonerasi di dalamnya.<br />Kata Kunci: Endorsement; Perjanjian Endorsement; Perjanjian Baku; Asas Kebebasan Berkontrak;

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini antara lain Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, para pejabat Kepala Bidang Pariwisata, Budaya, Kesenian dan Promosi pada Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Lurah Kelurahan Urongo, Pelaku Wisata di Desa Wisata Urongo dan warga masyarakat Urongo. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Urongo terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Upaya pemberdayaan masyarakat yang cukup optimal yaitu kemitraan dan bantuan pendampingan. Upaya yang belum optimal yaitu belum menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata, terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dan belum adanya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata. Sedangkan dalam pengembangan Desa Wisata Urongo aspek yang cukup optimal yaitu kemitraan, promosi, pembinaan lembaga sosial dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan yang belum optimal adalah pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan pemerintahan, kurangnya even/lomba dan belum terbentuknya Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata. Adapun faktor pendukung yaitu potensi wisata dan adanya respons masyarakat yang baik dan pernah mendapat bantuan PNPM. Sedangkan faktor penghambat yaitu kualitas SDM, belum adanya dasar hukum yang mengatur desa wisata, Pokdarwis dan pengelola desa wisata, kurang optimalnya kegiatan pemerintahan dan lemahnya pencatatan data kepariwisataan.

This study aimed to describe, analyze and deeply assess the implementation of regional apparatus resource development into new areas of regional expansion in Indonesia. The research was conducted by using qualitative approach, specifically, case study by analyzing descriptive data in the form of interviews, as well as analyzing valid data documentation to support the research problem. This research was conducted in the new area of Pangandaran Regency of West Java, Indonesia. The results of the research could map that there were still very few development programs of regional and apparatus expansion and it had not become the priority program after the expansion; the target of improving the quality of the apparatus resource appeared not to be the main measure, but rather, the main measure was the structuring of the apparatus and the issue of the regional office infrastructure; the instruments used in the development and training process were also less supportive, it caused many stagnant employees did not understand about new issues in the dynamics of work; apparatus development through training activities and scientific forums (seminars, scientific discussions), workshops and improvements was obstructed due to budget constraints.