This study describes and analyzes the innovation of policies and public services of the Village Government of Tanjung continued, Muaro Jambi Regency, especially in the development of BUMDes so that they can move the wheels of the community's economy. Public policy innovation is a necessity that must be done to overcome problems that exist in society. From the point of view of the study of public policy policies and public services, it can be seen that the Village Government of Tanjung continued has developed several BUMDes development strategies that have led this village to become a pilot village in Muaro Jambi Regency even though it had to face various obstacles. However, the concept of obstacles will give birth to a new concept in the policy process and public services. Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah mengembangkan beberapa strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

This paper discusses the influence of socio-cultural construction on women's political representation in Jambi Province. Women continue to be underrepresented in the public sphere, particularly in politics. In three districts in Jambi Province, namely Merangin Regency, Kerinci Regency, and Sungai Penuh City, there is no representation of women in the 2019 election results. This study was carried out using a descriptive quantitative method, which began by mapping the indicators of socio-cultural construction. According to the findings, 225 people out of 300 respondents stated that they did not vote for female legislative candidates in the 2019 election due to the strong patriarchal culture in the three districts, as well as the lack of popularity of female candidates due to their lack of activity in public spaces thus far. Another factor is women's low participation in party membership; political careers are viewed as more appropriate to pursue if they begin as partisan party cadres.

Pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan  dan  menggerakkan  perekonomian  lokal  dalam  rangka  mengakomodasi potensi  desa  dan  pemenuhan  kebutuhan  warga  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program peningkatan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui  BUMDes  di  Desa  Tanjung  Lanjut  Sekernan  Muaro  Jambi.  Metode  pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui ceramah dan diskusi yang melibatkan perangkat desa serta beberapa tokoh masyarakat, yang dilaksanakan pada bulan Maret s.d Agustus 2019 di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil PKM ini disimpulkan bahwa  BUMDes  harus  dikelola  dengan  baik  dan  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh masyarakat, karena melalui BUMDes pemanfaatan SDA dan SDM di desa dapat dilakukan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDes dan menuntut konsistensi perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes. Namun, faktor penting lain yang menjadi penentu keberhasilan pengembangan BUMDes adalah partisipasi masyarakat, karena dampak yang diharapkan adalah perbaikan perekonomian masyarakat. Maka, masyarakat harus memaksimalkan pemanfaatan dan ikut dalam pengelolaan BUMDes.