Pembangunan adalah proses perubahan kondisi yang “kurang baik” menjadi kondisi yang “lebih baik”.Perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan mengandung makna bahwa pembangunan bersifat dinamis,bergerak, berubah dan akan mengalami transformasi. Secara historis pembangunan ekonomi dikaitkan denganperubahan struktural dalam perekonomian nasional. Negara sedang berkembang biasanya ditandai oleh kontribusisektor pertanian yang paling besar, namun dalam perkembangan selanjutnya kontribusi sektor industri meningkatsebaliknya kontribusi sektor pertanian menurun, dan kemudian setelah perekonomian mencapai tingkat yangcukup tinggi peranan sektor jasa meningkat dan menjadi komponen utama dari perekonomian. Pada mulanyaIndonesia terkenal dengan negara agraris, dikarenakan sektor agraris merupakan penghasil berbagai pangan danbahan pagan yang melimpah serta menyerap banyak tenaga kerja. Namun saat ini Indonesia merupakan salah satunegara yang banyak mengimpor bahan pangan dari negara lain misalnya kedelai, gula, garam dan beras. Penelitianini bertujun untuk menganalisis dan mengetahui dampak transformasi struktur ekonomi terhadap mobilitas pekerjaantar sektor dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder berupaProduk Domestic Bruto (PDB) dan penyerapan teaga kerja pada semua sektor perekonomian yang diperoleh dariBadan Pusat Statistik (BPS). Data diolah dan dianalisis dengan metode statistik derkriptif yang kemudian hasilnyadipaparkan dalam matriks dan gambar. Hasil penelitian menujukkan bahwa di Indonesia baik berdasarkan PDBmaupun penyerapan tenaga kerja telah terjadi transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier.Transformasi struktur ekonomi tersebut diikuti oleh mobilitas pekerja dari sektor primer ke sektor sekunder.Kata Kunci: Mobilitas Pekerja Antar Sektor Perekonomian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diKecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lauru, KelurahanKampung Baru, Kelurahan Po Ea, Desa Tapuahi dan Desa Lampata di Kecamatan Rumbia Tengah KabupatenBombana. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melaluiwawancara dan kuesioner. Metode analisis data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakanindikator Derajat Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkatpartisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombanaberada pada tangga Peredam Kemarahan/Penentraman (Placation) pada tingkatan partisipasi Tokenism(Pertanda/Semu) dalam Derajad Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein, karena masyarakat tidak ikut terlibatsecara penuh dan optimal dalam perencanaan pembangunan.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan

The village fund allocation is a policy strategy of the government of Indonesia for development in rural areas. Each village has funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. The uniqueness of this strategy is the community’s involvement in determining the allocation expenditure of funds. Therefore, the program is carried out in line with the needs of the community. Rural areas generally rely on agriculture, which has lower productivity than other sectors, so they need support to achieve inclusive growth. This study analyzes whether the village fund allocation is a pro-poor, pro-equality, and pro-job policy. It uses secondary data from the Ministry of Finance, Statistics Indonesia, and the National Development Planning Agency from the period of 2015–2019 for 33 provinces of Indonesia. The data were analyzed using panel regression with three models: income inequality, poverty levels, and unemployment rates. Other variables supporting inclusive growth, including economic growth, infrastructure, and the expansion of public services, were examined. The results showed that government expenditure through village fund allocation encourages inclusive growth as a policy that is pro-poor and pro-job but not pro-equality. Economic growth, on the other hand, reduces income inequality but increases poverty. Economic infrastructure increases income inequality, while increasing access to public services reduces poverty levels and increases unemployment.

Target luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah nasional, disampaikan pada dalam bentuk makalah pada temu ilmiah lokal dan nasional serta bahan ajar untuk pengembangan mata kuliah sehingga memberikan kontribusi yang penting pada ilmu pengetahuan. Penelitian ini difokuskan pada penyedia layanan dan pengguna layanan PDAM Kota Kendari dan PDAM Kabupaten Kolaka. Pemilihan informan penyedia layanan dan responden pengguna layanan dilakukan secara purposive sampling. Penyedia layanan adalah direktur atau jajaran pimpinan PDAM Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka sebagai informan kunci, sedangkan pengguna layanan adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 100 orang dengan kriteria pelanggan golongan rumah tangga yang mengkonsumsi air pada kategori Blok I (0-20 M3). Analisis data dilakukan dengan metode desksriptif kuantitatif. Hasil penelitian diperloeh bahwa kinerja PDAM di Sulawesi Tenggara dalam melakukan pelayanan publik di pengaruhi oleh kondisi pembiayaan infrastruktur yang dimilkiki serta penerapan terhadap prinsip-prinsip corporate governance dalam mengelola dan menyediakan air bersih perpipaan. Selain itu diperoleh pula bahwa pelayanan publik (public service) yang dilakukan PDAM dalam mengelola dan menyediakan air bersih perpipaan berdampak terhadap pelayanan yang pro poor. Adanya persoalan pada kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan berdampak terhadap kemampuan PDAM dalam menghasilkan air bersih perpipaan cenderung tidak pro poor (tidak dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan) pelayanan air bersih. Public service PDAM yang baik akan menciptakan terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang mudah, murah dan terjangkau.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruihi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari kuisioner yang bagikan keada 100 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang kurang tegas menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tunggakan. Sanksi yang diberlakukan oleh Kantor Samsat Kendari masih sebatas denda yang ditentukan dari persentase jumlah pajaknya. Sehingga wajib pajak kendaraan bermotor masih tetap melakukan tunggakan pajak. Sementara faktor lain yaitu wajib pajak belum mengetahui bahwa sarana prasarana pajak yang harus dibayaran dapat diakses oleh wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kendari sehingga sebagian wajib pajak belum mengetahui bahwa sarana prasarana pajak dapat diakses via internet. Kata Kunci: Tunggakan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi