The performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) has always been in the public spotlight, so significant research has been carried out, especially on one of the performance indicators that has become a public issue, namely how the KPK has performed in recovering state losses. Starting from this background, the purpose of this study is to develop a conceptual framework for the performance management of the corruption eradication commission in optimizing the recovery of state losses. The conceptual framework is based on the theory of performance management or performance management (PMS), using the dimensions of the balanced scoring model Niven (2008) which is sliced with the BSC model of Moullin (2017) and model of Aydin ( 2019), and operationalized with indicators, where most of these indicators have so far also been used as indicators for measuring KPK's performance. The framework of the performance management concept of the corruption eradication commission in optimizing the recovery of state losses can be the basis for researchers when they want to examine the performance of the KPK in the context of optimizing the recovery of state losses.

Capaian pemulihan kerugian negara sebagai hasil kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak optimal yang menunjukkan adanya masalah pada manajemen kinerjanya. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk menemukan strategi mikro (organisasi) dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara dengan menggunakan model Balance Score Card. permasalahan pemulihan kerugian negara di KPK akan dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan secara umum, dan secara lebih spesifik menggunakan teori manajemen kinerja balanced scorecard (BSC) dan teori pemulihan aset (asset recovery). Secara keseluruhan balance scorecard dalam mengukur kinerja KPK dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih di katakan cukup dengan total score 73%, artinya keseimbangan antara perspektif satu dengan yang lainnya masih belum bisa dicapai. Dalam analisis kualitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi pengoptimalan pemulihan kerugian adalah 1) Regulasi yang diterapkan belum optimal khusunya pada penetapan hukuman dan denda yang diperoleh oleh tersangka; 2) Tunggakan perkara dan kurang dari segi kualitas dan kuantitas perkara yang diselidiki; 3) kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah; 4) Sinergisitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum lain yang masih terbentur egosektoral.