The village fund policy is implemented to improve infrastructure development, community development and empowerment towards a prosperous village. However, the management of village funds did not meet expectations, due to lack of community participation in supervision. The purpose of this study is to analyze the mismanagement of village funds using a policy evaluation perspective. This research emphasizes the approach qualitative- evaluative, to explain the phenomena found in the field. This study found that mismanagement of village fund was not only caused by weak supervision and low human resources  but  also  caused  by  the  dominant,  undemocratic  and  oligarchic  aspects  of leadership  which  had  implications  for  the  powerlessness  of  village  actors  in  managing village funds in accordance with procedures, accountability, and transparency. Moreover, the formulation stage of the policy on the use of village funds is only a formality so that the power of the leader (the Village Head) cannot be implemented in the ethics of public administration and good governance.

Population Pressure on the Future of the Environment: Public Policy Perspective. Indonesia today is experiencing a demographic bonus situation. This fact does not merely provide a choice for the necessity of a policy to provide employment, but also concerns the implications for the carrying capacity and capacity of the environment. Extractive industry investment policy in the mining sector, the opening of large-scale plantation land which encourages the existence of population movements which have implications for development. Population and development parameters are very influential on the future of the environment. Weaknesses in control of such situations allow the growth of moral hazard for sustainable environmental management. Political will of policy actors towards the vision of sustainable development to date has entered the political and economic dimensions. Abstrak: Tekanan Penduduk terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif KebijakanPublik. Indonesia hari ini mengalami situasi bonus demografi. Fakta ini tidak sekadar memberikan pilihan keharusan adanya kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut implikasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan investasi industri ekstraktif pada bidang pertambangan, pembukaan lahan perkebunan skala besar salah satu yang mendorong adanya pergerakan penduduk yang berimplikasi pada pembangunan. Parameter penduduk dan pembangunan sangat berpengaruh pada masa depan lingkungan. Kelemahan kontrol terhadap situasi demikian memungkinkan tumbuhnya moral hazard atas pengelolaan lingkungan yangberkelanjutan. Political will aktor kebijakan terhadap visi pembangunan berkelanjutan hingga saat ini memasuki dimensi politik dan ekonomi. Kata Kunci: tekanan penduduk, lingkungan hidup, dan kebijakan publik 61 1 Sebelumnya tahun 1970-an masalah lingkungan ini menjadi pembahasan global hampir semua Negara. United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia (Akib, 2014:5).

Population Pressure on the Future of the Environment: Public Policy Perspective. Indonesia today is experiencing a demographic bonus situation. This fact does not merely provide a choice for the necessity of a policy to provide employment, but also concerns the implications for the carrying capacity and capacity of the environment. Extractive industry investment policy in the mining sector, the opening of large-scale plantation land which encourages the existence of population movements which have implications for development. Population and development parameters are very influential on the future of the environment. Weaknesses in control of such situations allow the growth of moral hazard for sustainable environmental management. Political will of policy actors towards the vision of sustainable development to date has entered the political and economic dimensions. Abstrak: Tekanan Penduduk terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif KebijakanPublik. Indonesia hari ini mengalami situasi bonus demografi. Fakta ini tidak sekadar memberikan pilihan keharusan adanya kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut implikasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan investasi industri ekstraktif pada bidang pertambangan, pembukaan lahan perkebunan skala besar salah satu yang mendorong adanya pergerakan penduduk yang berimplikasi pada pembangunan. Parameter penduduk dan pembangunan sangat berpengaruh pada masa depan lingkungan. Kelemahan kontrol terhadap situasi demikian memungkinkan tumbuhnya moral hazard atas pengelolaan lingkungan yangberkelanjutan. Political will aktor kebijakan terhadap visi pembangunan berkelanjutan hingga saat ini memasuki dimensi politik dan ekonomi. Kata Kunci: tekanan penduduk, lingkungan hidup, dan kebijakan publik 61 1 Sebelumnya tahun 1970-an masalah lingkungan ini menjadi pembahasan global hampir semua Negara. United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia (Akib, 2014:5).

Dampak kebijakan optimalisasi potensi lahan basah program Hari Pangan Sedunia di desa Jejangkit Muara. Di antara isu-isu tersebut apakah lahan rawa lebak mampu menghasilkan produksi hasil padi yang tinggi sebagaimana harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan apakah terjadi peningkatan terhadap etos kerja petani setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan Penelitian ini antara lain peneliti ingin menganalisis dan mengidentifikasi sejauh mana dampak yang telah terjadi di masyarakat melihat pada sisi dampak sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lingkungan yang terjadi di masyarakat setelah kebijakan ini di implementasi.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan paradigma empiris yang terjadi secara langsung pada masyarakat di Desa Jejangkit Muara. Hasil dari penelitian ini adalah : Dampak ini dilihat semenjak hadirnya program Hari Pangan Sedunia yang dimulai pada tahun 2018. Dalam dampak sosial ekonomi seperti banyaknya manfaat dari infrastruktur jalan, penggunaan teknologi pertanian seperti pompa air, traktor, dan pemakaian mesin combine. Dampak dari sosial kemasyarakatan dalam lingkup organisasi yang berjalan baik sedangkan dalam pola tani 2 kali setahun, masih belum bisa diterapkan karena kendala belum efektifnya infrastruktur pengairan sawah yang dibangun, distribusi pupuk, dan hama. Dampak lingkungan meningkatnya keasaman air setelah terjadinya pengerukan tanah besar-besaran selama proses pembuatan cetak sawah HPS. Berdasarkan dari hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan: (1) mengutus birokrat yang memang ahli pada bidangnya dan melakukan pembicaraan bersama masyarakat Jejangkit Muara untuk langkah selanjutnya pada bidang pertanian dan saluran air (2) melakukan perbaikan pembenahan lingkungan (3) membantu menyelesaikan permasalahan virus tungru pada lahan padi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kebijakan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum optimal hal ini dikarenakan jumlah sungai dengan sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia, dukungan dari pihak-pihak yang terlibat kurang, Masyarakat acuh terkait kebijakan tersebut, dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan sungai sangat sedikit.