The purpose of this research is to find out how accountability and transparency in the management of village fund allocation (ADD) Case Study in Sukamahi Village, Megamendung Subdistrict, Bogor Regency in 2020. This study uses qualitative with a descriptive approach or more commonly called qualitative descriptive. The results showed that the accountability of ADD management in Sukamahi Village has been good, both technically and administratively, as well as the transparency of ADD management in Sukamahi Village also runs transparently this can be seen from the existence of easily accessible information and the existence of good communication between village devices and the community so that add management is considered transparent. Although the management of ADD in Sukamahi Village can be categorized well but in the management of ADD itself there are still obstacles that are rules governing ADD always change both in every year and in the same year that makes the village devices, especially those directly involved in the management of ADD must continue to learn and understand every new regulation and always change every activity that will be done in accordance with the regulations so that accountability and transparency management of ADD can be maintained.   Keywords: Accountability, Transparency, Management of Village Fund.

Perusahaan-perusahaan kelapa sawit telah lama ditekan oleh publik atas perkembangan mereka yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan dampak buruk pada kualitas lingkungan, terutama terkait perusakan habitat, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, dan pemanasan global— singkatnya, mereka berkontribusi dalam mempercepat perubahan iklim. Praktik perusahaan yang tidak berkelanjutan yang disoroti oleh media dapat mengaburkan potensi nyata keberlanjutan minyak kelapa sawit yang diungkap oleh banyak penelitian. Sejauh ini, minyak kelapa sawit adalah komoditas yang paling berkelanjutan diantara minyak nabati terkait yield dan kebutuhan energinya untuk mencukupi kebutuhan populasi mendatang. Dengan demikian, penulis bertujuan untuk mengevaluasi apakah perusahaan melakukan upaya untuk mengubah praktik mereka menjadi praktik yang lebih berkelanjutan dan mengkomunikasikannya melalui laporan keberlanjutan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan, dan sejalan dengan agenda PBB yang sedang berjalan yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), apakah mereka sejalan dengan agenda dan mendukung pencapaian nasional.           Penelitian ini dilakukan pada dua belas perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang terdiri dari tiga fase analisis. Fase pertama menggunakan kerangka analisis konten yang dikembangkan oleh Bouten et al. (2011) untuk memeriksa kualitas laporan keberlanjutan dan Global Reporting Initiatives (GRI) Standar Pengungkapan Lingkungan (300) sebagai indikator. Fase kedua menggunakan analisis input-output dasar yang dikembangkan oleh Leontief yang diperoleh dari Miller dan Blair (2009) untuk mengamati pelaporan emisi secara mendalam pada model rantai pasokan minyak kelapa sawit sederhana. Fase terakhir menggunakan sistem pengkodean yang serupa dalam Leitoniene dan Sapkauskiene (2015) dengan indikator yang dikembangkan oleh GRI (2020) yang menghubungkan pengungkapan GRI dengan Tujuan dan Target SDGs.           Penelitian ini menemukan bahwa (1) praktik pelaporan keberlanjutan dalam perusahaan yang diamati rendah dalam kualitas meskipun jumlahnya meningkat, (2) perusahaan telah melakukan praktik berkelanjutan sehingga menunjukkan dukungan untuk SDGs, dan (3) pelaporan karbon menunjukkan potensi pengurangan karbon. Hasil menyimpulkan bahwa praktik pelaporan utamanya didorong oleh tindakan legitimasi sistematis dan dengan mempertimbangkan kualitas, terdapat potensi greenwashing