The purpose of this study is to describe or strengthen the function of the museum as a means of education outside the classroom as part of the co-curricular education program. This program is often referred to as an educational tourism activity. This research is a descriptive qualitative research that uses data collection methods through literature study using various sources such as books, journal articles, and news sources that support the research. Data collection, data processing, and data analysis were carried out from September 2020 to January 2021. The conclusions of this study are: (1) museums have an educational function that must be elaborated and used as a source, media, and place of learning as part of educational co-curricular program. Museums provide open communication about ideas, concepts, information involving exploration and discovery. Museum is a place of learning for 3A (the authentic, the aesthetic, and the accessible). (2) it is necessary to increase the role, quality and professionalism of the teaching staff so that the museum can function effectively and improve the quality of education. (3) it is necessary to have the role of museum managers and related policy makers to optimize the quality and accessibility so that the museum is easily accessible to tourists and is open to educational programs. In addition, innovation is needed in managing museum tourism so that it can attract tourists. Thus, synergy is needed between museum managers as providers and formal educational institutions as users in the use of museums in educational functions. Keywords: Museums, Object Tourism, Education Tourism

Dalam diskursus kontemporer, aliran pendekatan kewarganegaraan terdiri atas Liberal, Republikan, dan Komunitarian. Tujuan dari kajian ini ialah untuk mengkaji dan menjelaskan pendekatan kewarganegaraan yang digunakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library research). Sumber-sumber dalam penelitian ini ialah seperti buku, artikel hasil penelitian, dan dokumen-dokumen seperti UUD, Peraturan Pemerintah, dan Panduan-Panduan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Data diolah dan dianalisis secara indukatif. Hasil dari temuan kajian ini ialah Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia berbeda dengan pendekatan kewarganegaraan kontemporer. Pendekatan Kewarganegaraan Indonesia ialah pendekatan Pancasila yang merupakan sintesa dari ketiga aliran kontemporer. Ruang-ruang individu dan publik dilindungi dan dikembangkan oleh negara. Lebih dari itu, budaya masyarakat atau kearifan yang turut membentuk kehidupan masyarakat dilindungi dan dikembangkan oleh negara sebagaimana termaktub dalam UUDNRI Tahun 1945

Tujuan artikelini adalah untuk mengkaji bagaimana eksistensi dan fungsi pendidikan politik media massa di Indonesia khususnya sejak Era Reformasi. Metode yang dilakukan dalam artikel ini adalah pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research).Kajian ini menemukan bahwa media massa memainkan peran penting dalam pendidikan politik di Indonesia. Media massa dalam negarademokrasi tidak hanya berperan sebagaipenyedia informasi, namun juga sebagai mediumpolitical change terjadi dimasyarakat. Media massa terikat dengan sistem politik itu sendiri. Kajian ini juga menemukan akar permasalahan pendidikan politik diIndonesia adalah adanya inequality (ketidaksamarataan) struktur penguasaan media di Indonesia sehingga media cenderung mengalami deviasi dan keberpihakan politik dalam pemberitaan. Di sini dibutuhkan refleksi pendidikan politik di media massa. Namun arus Reformasi sejak tahun 1998 tidak begitu menggembirakan dalam perkembangan pendidikan politik di media massa. Hadirnya media online dan jaringan internet luas diharapkan dapat menjadi alternatif pendidikan politik, namun terbentur dengan rendahnya angka literasi masyarakat. Keberpihakan media ini tidak bisa dihilangkan, melainkan hanya bisa diminimalisir dengan memperkuat pendidikan politik di sektor lain seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekalipun demikian media massa tetap memiliki peran signifikan dalam pendidikan politik namun membutuhkan prasyarat tingkat literasi yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya peran masyarakat dalam revitalisasi Pancasila. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Lokasi penelitian ialah Dusun Pancasila atau Dusun Nogosari, Desa Trirenggo, Bantul. Subjek penelitian ini ialah salah satu tokoh masyarakat di dusun Nogosari. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya adalah bahwa masyarakat dalam bentuk komunitas atau lainnya berperan penting dalam revitalisasi Pancasila. Dusun Nogosari menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan dan peran masyarakat dalam revitalisasi Pancasila menjadi alternatif ketika negara belum sepenuhnya berhasil. Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam hal upaya revitalisasi Pancasila ketika  dikaitkan dengan nilai, budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Revitalisasi Pancasila berbasis masyarakat atau komunitas sosial dengan modal sosial yang ada lebih praksis dan implementatif. Revitalisasi Pancasila berbasis desa atau modal sosial perlu untuk dikembangkan dan menjadi contoh daerah lain. Hal ini menjadi terobosan manakala Pancasila saat ini cenderung teoretis dan formalitas.

Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in Indonesia from the perspective of human rights, Islam, and Pancasila. Research is qualitative using the method of literature study (library research). LGBT based on a religious point of view, especially Islam and Pancasila are declared forbidden and contrary culture. But, the state is in ambiguity in determining policy. The State of Indonesia faces a dilemma between Pancasila and Islam with the consistency and spirit of human rights enforcement in Indonesia since the Reformation Era. This manifestation of ambiguity appears to be the lack of clear regulation of LGBT. This gives rise to discriminatory attitudes towards LGBT people both psychologically, physically socially, culturally, and economically. This study recommends that the state should take a bold stance in determining the point of view of LGBT. LGBT citizens should still be treated equally. The absence of regulation against LGBT is a manifestation of discrimination by the state. The state should give its perspective on LGBT in Indonesia. -------------AbstrakTujuan dari artikel ini ialah untuk mengkaji tentang eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dari perspektif  hak asasi manusia, Islam, dan Pancasila. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur (library research). LGBT jika dipandang dari sudut agama khususnya Islam dan Pancasila jelas dinyatakan terlarang dan bertentangan dengan budaya Indonesia. Tapi, negara dalam keambiguan dalam menentukan kebijakan. Negara Indonesia menghadapi dilema antara Pancasila dan Islam dengan konsistensi dan semangat penegakan HAM di Indonesia sejak Era Reformasi. Manifestasi keambiguan ini tampak pada ketiadaan regulasi yang jelas terhadap LGBT. Hal ini menimbulkan sikap diskrimnasi terhadap kalangan LGBT baik secara psikis, fisik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Rekomendasi dari kajian ini ialah negara harus berani mengambil sikap dalam menentukan sudut pandang terhadap LGBT. LGBT sebagai warga negara harus tetap diperlakukan sama. Ketiadaan regulasi terhadap kalangan LGBT merupakan manifestasi diskriminasi oleh negara. Negara harus memberikan sudut pandangnya sendiri terhadap LGBT di Indonesia