Currently in Indonesia is being hit by corona virus, corona virus is a new disease called Covid-19. There are a lot of news about corona virus, even in this condition there are still many hoaxes or fake news events. With current technological developments, the spread of hoax news is very easy to occur through social media, namely the internet. In this journal the focus is on the problem of spreading false news related to covid-19 and the role of the public in fighting hoax news with digital literacy. This research method uses empirical research methods and content analysis related to hoax news dissemination. The purpose of this study explains the efforts to the public to deal with hoax news related to covid-19 with digital literacy. The novelty of the research in this study the researcher connects public awareness with legal responsibility for the perpetrators of hoax news dissemination. The results of this study, show that literacy culture through articles, YouTube makes it easier for people to identify hoax news. Digital literacy culture is a solution to avoid hoax news. Then the importance of the role of the community in facing the spread of hoax news so as not to harm themselves and others legally and socially.Keywords: covid-19, hoaxes, digital literacy, legal awareness  ABSTRAKSaat ini di Indonesia sedang dilanda corona virus, corona virus merupakan penyakit baru  yang disebut dengan istilah Covid-19. Banyak berita yang mengangkat topik corona virus, bahkan dalam kondisi seperti ini masih banyak peristiwa penyebaran berita hoax atau berita palsu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat gampang terjadi melalui media sosial yaitu internet. Dalam jurnal ini memfokuskan pada permasalahan penyebaran berita palsu yang terkait covid-19 dan peran masyarakat dalam menghadapi berita hoax dengan literasi digital. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan content analysis terkait penyebaran berita hoax. Tujuan penelitian ini menjelaskan upaya kepada masyarakat untuk menghadapi berita hoax terkait covid-19 dengan literasi digital. Kebaruan riset dalam penelitian ini peneliti menghubungkan kesadaran masyarakat dengan tanggung jawab hukum atas pelaku penyebaran berita hoax. Hasil penelitian ini, menunjukkan banhwa budaya literasi melalui artikel, youtube membuat masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi berita hoax. Budaya literasi digital menjadi solusi untuk menghindari berita hoax. Kemudian pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.Kata kunci: covid-19, hoax, kesadaran hukum, literasi digital

The justice of the law in the context of the law always subjected to refraction meaning. The justice of law can’t be interpreted as specific but can be shown through deeds. The justice of the law which is considered better by most people not necessarily also have the same feeling with the justice of the law. There are various dimensions to distinguish it. In the context of the state, the leader is the main pedestal of enforcing the law on the laws and regulations in there. When the leader of a country is it where it as full support to the state institutions that overcome the problems of corruption, namely the Corruption Eradication Commission and the whole thing can run optimally. Advice taken, namely by forming laws and regulations based on humanity with other humans, namely the variation of the judgment. The judgment referred to is social work, exile to the island of the smallest, lethal injection and impoverishment through from the first of assets appropriately. Thus, humanity in enforcing anti-corruption laws can be run better by paying attention to the humanity of the injured party.

No abstract

Right is the basic essentials that can make legislation run well. But every practice of right always causes some legal issues. It means that the practice of every human in Indonesia can have right to have rights is not used yet, because of the exist of Pancasila. Indonesia needs to care more about this, that every citizen must have their right to have rights, as long as the right is not divide the unity and integrity of the nation of Indonesia. What’s mean with the right that Indonesian people must get is about right to live or death, right to choose their own religion, or right to choose their sex

AbstrakDi dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. Kesemuanya menimbulkan permaslahan hukum yaitu dimanakah alienasi hak itu berada. Denagn penelitian normaif maka hasil yang diperoleh yaitu Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya. Sarannya yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Kata kunci: alienasi, perkawinan, hak asasi manusia A. PendahuluanDi dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. 2 Di dalam teks-teks kuno, manusia selalu dilingkupi oleh keinginan-keinginan yang berusaha untuk memuaskan dirinya. Hal-hal yang dilakukan dapat dilakukan yaitu memisahkan hakikat jiwa dan raga -yang mana keduanya berbeda namun merupakan satu kesatuan. Di dalam dialog dengan Polus, Socrates mengungkapkan bahwa:"Now, I'll put my meaning in a clearer light, if I can. I maintain that these two, body and soul, have two arts corresponding to them; that which deals with the soul I call the political art, but though the subject of physical welfare constitutes a unity, I cannot offhand find a single name for the art which deals with the body, and which has two branches, training and medicine. The difference is that pandering pays no regard to the best interest of its object, but caches fools with the bait of ephemeral pleasure and tricks them into holding it in highest esteem." 3 Dari pernyataan tersebut, pembahasan mengenai keinginan-keinginan manusia adalah hal yang sulit untuk dimengerti. Tetapi dalam konteks untuk membatasi suatu manusia dari 1 DOI 10.5281/zenodo.1155568. 2 Universalisme adalah produk dari Eropa sehingga menyebabkan hak asasi manusia haruslah bersifat universal. Keuniversalan tersebut terjadi sebagai ekses imperialisme budaya atau hegemoni, lebih lanjut dalam Chih-yu Shih, Opening the Dichotomy of Universalism and Relativism, VOLUME 2:1 -WINTER 2002, h. 13. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hak asasi manusia yang bersifat universal terdiri dari budaya, ras, etnisitas, jenis kelamin, usia dan hak-hak tersebut mutlak serta tidak dapat dicabut. Pertentangan yang muncul ketika dibenturkan dengan paham liberalisme ditemukan bahwa universalisme lebih memprioritaskan hak sipil dan politik atas hak seperti ekonomi, sosial atau budaya, lebih lanjut dalam