Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) di Indonesia dimulai sejak tahun 2011 dengan tujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya. Mengingat perkembangan DID menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat maka perlu adanya evalusi dalam pengalokasiannya. Penelitian ini akan melihat bagaimana evaluasi kebijakan tersebut dilihat dari kesesuaian alokasi pemberian DID serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan dalam pemberian DID kepada pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah regresi logistik untuk melihat apakah daerah tersebut memenuhi kriteria atau tidak, apabila daerah tersebut memenuhi kriteria maka berhak untuk menerima DID. Selanjutnya, hasil nilai probalilitas observasi akan sandingkan dengan status penerima DID dari data Kemenkeu periode waktu 2012 – 2020. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam pengalokasian DID, dimana daerah yang memenuhi kriteria penilaian harusnya berhak menerima DID, tetapi kenyataannya tidak menerima DID dan sebaliknya.

No abstract