Surakarta has a multiethnic and multicultural society. There have been long conflicts that led to forms of discrimination and violence against ethnic Chinese in Surakarta. This conflict resulted in deep trauma for the Surakarta society. Conflict reconciliation is needed so that there is no gap between the society. One of the efforts made is to carry out social interactions. The purpose of this study was to create a scheme of forms of social interaction spread across several fields. This article was prepared using a library study method where the data obtained came from various books, journals, and theses. The results show that the interaction of Chinese and Javanese in Surakarta can be made into a scheme grouped in 8 fields, such as language, education, economics, religion, community activities, arts, marriage, and culture

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk refleksi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila di organisasi Nahdlatul Wathan Pancor, NTB. Masalah difokuskan pada bentuk refleksi nilai kemanusiaan di bidang pendidikan dan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive, yakni Pengurus Besar Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor, NTB. Penelitian dilaksanakan di Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor, NTB. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi, sedangkan data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila di Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) Pancor NTB dalam bidang pendidikan, yakni melalui pendirian sekolah/madrasah dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta memberikan program bantuan beasiswa. Sedangkan dalam aspek sosial meliputi pendirian panti asuhan, Pusat Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membandingkan teori John Rawls dan Will Kymlicka mengenai keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme. Meskipun sama-sama meletakkan prinsip dasarnya pada liberalisme, namun dua teori ini memiliki cara yang berbeda dalam memandang keadilan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, perlu ditawarkan sebuah solusi untuk menghapus celah keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme, yakni dengan membentuk kewarganegaraan multidimensional abad 21. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode library research, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh ialah keberagaman dalam pandangan Rawls hanya berfungsi apabila mendukung politik liberalisme, sedangkan dalam pandangan Kymlicka keberagaman sebagai elemen dasar dalam politik multikulturalisme. Teori keadilan Rawls terbagi dalam 2 jenis, yakni hak warga negara untuk mengakses sistem sosial yang sesuai dengan kebebasan bagi seluruh orang dan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi untuk memberi manfaat orang yang kurang beruntung, Sedangkan Kymlicka memandang keadilan apabila kelompok minoritas mendapat hak untuk melakukan pembatasan interanl dan perlindungan eksternal. Penekanan Rawls terhadap pentingnya warga negara kembali ke original position justru menghambat warga negara menyadari hak-hak budayanya. Oleh karena itu, Kymlicka membagi hak menjadi 2 macam, yakni hak perorangan dan hak kolektif yang dibedakan. Terakhir, untuk menghapus celah tersebut maka fokus diarahkan ke pembentukan karakter warga negara multidimensional abad 21, yakni: dimensi personal, sosial, ruang, dan waktu.

Pancasila economic system is a concept of thinking about the planning and implementation of the national economy with a framework based on the elaboration of the values that exist in the Pancasila paradigm. The implementation of the Pancasila economic system is crucial in view of the phenomenon of global capitalism and the COVID-19 pandemic which has resulted in decreased economic stability. The decline in economic stability in Indonesia today increasingly shows that the implementation of the Pancasila economy has deviated and is displaced by the existence of a capital-liberal economic system which has ultimately led to inequality in the people's economy. The purpose of this study is to analyze the existence of the economic implementation of Pancasila in various government policies in facing the onslaught of global capital liberalism. The research method uses literature studies, by presenting theories related to titles obtained from books, journals and online media. This research finds that the implementation of the Pancasila economic system in various government policies is still apparent. This nation has been faced with globalization and economic modernization as serious challenges in maintaining the wisdom of the nation's economic culture without having to be left behind from these world phenomena. This has become a very hard homework for the government structure in initiating Indonesian economic regulations and policies that must prioritize the people's economy. The populist economic system is a suitable solution to be applied in Indonesia which relies on Pancasila.

Tujuan tulisan ini ialah mendeskripsikan profesionalisme guru di Hong Kong pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tulisan ini mengeksplorasi kualifikasi guru, tugas dan fungsi guru dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan, serta strategi guru dalam proses pembelajaran. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari hasil pengkajian dari buku primer dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil kajian dari beberapa literatur menunjukkan bahwa Substansi profesionalisme guru di Hong Kong jika dilihat dari standar kualifikasi dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain sehingga tidak ada kualifikasi khusus yang menjadi prasyarat dalam mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan. Konteks PendidikannKewarganegaraan di Hong Kong dalam proses pembelajarannya berorientasi pada guru dikarenakan masih kuatnya hegemoni guru di dalam kelas dimana peran guru sangat kuat sekali sehingga menciptakan keterbatasan siswa dalam mengkreasikan pemikiran mereka dalam proses pembelajaran.