The issue of gender equality is an important study in international relations. In Indonesia itself, the issue of gender equality is still rife. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) is an initial draft of the government's efforts to enforce gender equality and justice in Indonesia, and this draft law still requires input from the public. RUU KKG has received various responses from the public, ranging from supportive responses to responses against the bill. RUU KKG has urgency considering that in Indonesia there are still frequent acts of gender discrimination, especially against women. This study aims to provide information about the polemics that occur in the Draft Law on Gender Equality and Justice in Indonesia. This study uses a qualitative method in the form of descriptive analysis techniques. The analysis of this research uses a conceptual approach. The result of this research is that information was found regarding the presence of the RUU KKG in Indonesia which later reaped many pros and cons and became a polemic. The polemic of  RUU KKG  was then based on those who said they were pro on the grounds of the positive influence brought by the RUU KKG and those who were against it, especially the Muslim group, on the grounds that there were articles in RUU KKG that contradicted religion. This polemic of the RUU KKG  certainly requires an integrative negotiation effort to find a resolution that can be agreed upon by various parties.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh Hak Asasi terhadap Penyandang Disabilitas yang rentan mengalami pembatasan dan pelanggaran hak. Munculnya kesadaran untuk dapat menghormati dan memenuhi hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali melalui konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yaitu United Nations Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) yang dibuat oleh PBB.  Konvensi tersebut kemudian harus diratifikasi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi pada bidang pariwisata dinilai krusial karena pariwisata merupakan sumber devisa kedua negara yang dapat meningkatkan perekonomian negara. maka dari itu, bidang pariwisata harus menjadi bidang yang inklusif sehingga dapat dijangkau oleh siapapun tanpa terkecuali. Pada penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif akan dihasilkan dari interpretasi data dengan memberikan analisis dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa implementasi UU No. 19 Tahun 2011 yang memuat tentang penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walking-walking Tour Organizer dalam bidang Pariwisata. Hal tersebut meliputi Penetapan Peraturan Daerah, transportasi & Fasilitas publik, serta Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini akan menunjukan bagaimana implementasi tersebut.

Penelitian tentang gender, feminsime Kristen,  dan artikel tentang gender dari penulis Indonesia masih belum banyak dilakukan oleh kalangan akademisi maupun peneliti Indonesia, dari hasil tinjauan literatur bahwasannya perihal gender masih sensitif dibicarakan apalagi dikaitkan dengan agama dan keyakinan. Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliomerik VOSviewer, data diambil dari databasenya Scopus pada tanggal 6 Maret 2023 dengan temuan data yang layak atau memenuhi syarat untuk penelitian dengan pencarian melalui kata kunci sebagai berikut: “Gender dan Feminisme Kristen terdapat 128 dokumen artikel”, “Gender dan Penulis Indonesia terdapat 65 dokumen artikel”, dan “Feminisme Kristen dan Indonesia terdapat 2 dokumen artikel”.

Narcotics is a form of transnational crime. From the practice of narcotics crime, many victims of the nation's generation. Circulation and abuse of narcotics are some of the problems facing the world, including Indonesia. Estimated data on narcotics users in Indonesia is between 3.7-4 million people (National Narcotics Agency). Various efforts have been made by the Indonesian government to break the chain of narcotics trafficking and abuse through international collaboration with the Harm Reduction (HR) program. The era of President Joko Widodo (Jokowi) of the Indonesian government was more towards the "War on Drugs" policy. The success of the Harm Reduction program by the previous government, namely reducing the number of HIV/AIDS transmission among narcotics users. The rejection of the declaration of the War on Drugs against the Jokowi regime which failed in the first period. In this study, the theory of international regimes and the concept of human security will be used as well as bibliometric analysis methods with VOSviewer software.