This study aims to determine the position of the agent in a syndicated loan agreement, and the agent's responsibility when the debtor experiences an achievement. This research is a normative juridical research which is a procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side. The approach in this research is legislation and conceptual approach. The results showed that the agent's relationship with the creditors was the power relationship with the power of attorney. If a dispute arises between the agent and the parties in the syndicated loan agreement, the settlement is based on the provision of power of attorney in the syndicated credit document. The responsibility of the agent is divided into two, namely the agent who also participates in the syndication participant, and the agent outside the syndicated loan participant. Agents who are also creditors in syndicated loans, if debtors default, then the agent is responsible. The responsibility of the syndicated loan agent outside the syndicated loan participant is only as a liaison between the creditor and the debtor. The role of agents is limited in accordance with what is written in the agreed agreement document Abstraks Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi agen dalam perjanjian kredit sindikasi, dan tanggung jawab agen ketika debitur mengalami wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hubungan agen dengan para kreditur adalah hubungan kuasa dengan pemberi kuasa. Jika timbul sengketa antara agen dengan para pihak di perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesaiannya berlandaskan pada ketentuan pemberian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi. Tanggung jawab agen terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut sebagai peserta sindikasi, dan agen diluar peserta kredit sindikasi. Agen yang juga merupakan kreditur dalam kredit sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab agen kredit sindikasi diluar peserta kredit sindikasi hanya sebagai penghubung antara kreditur dan debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen perjanjian yang telah disepakati.

UMKM can absorb labor and reduce unemployment in Indonesia. In the midst of the Covid-19 pandemic, many people are engaged in entrepreneurship according to their areas of interest and ability. This is proven by the many UMKM that emerged during the Covid-19 pandemic era. Business actors engaged in the food sector are required to have a distribution permit as well as guaranteeing the safety of the food products they sell. PIRT certificate or home industry food is a distribution license that must be owned by food industry business actors. According to initial interviews, the location of the lala cookies is in the Banana Candi sub-district, Sukun sub-district, Malang city, they don't have a PIRT, and they don't know about PIRT. The lack of knowledge of business legality, in this case PIRT, is one of the causes. Based on these problems, socialization and assistance in obtaining PIRT permits were held by lecturers at the Faculty of Law, Wisnuwardhana University, Malang. Methods of community service activities regarding PIRT socialization and Assistance in Making PIRT. This activity shows indicators of success, which can be seen from the enthusiasm of the socialization participants in the discussion, and the understanding of the importance of business legality, in this case the PIRT number, to increase knowledge of production feasibility and production development and how to increase production frequency and marketing reach of lala cookies.

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) have become one of the benchmarks for economic development in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic. The legality aspect for pastry business actors is Home Industry Food (PIRT) and Business Identification Number (NIB). The author analyzes the importance of the legality of PIRT and NIB for pastry business actors. The research method in this study is legal research using a normative approach, with a descriptive research type. Pastry business actors who have NIB and PIRT have the opportunity to market their products to a wider range, and can be included in government goods and services procurement programs, also when business actors need additional capital and need credit, business legality documents are one of the requirements and at a further level, business actors can take care of BPOM and Halal certification. Keywords: Importance, PIRT, NIB, Pastry Business Actors

Pendidikan adalah bagian dari proses belajar untuk membentuk karakter individu pada bangsa dan negara. Kualitas proses pendidikan menentukan hasil dari proses belajar, yaitu arah pemikiran dan langkah kehidupan manusia. Harapan masyarakat cukuplah besar untuk menjadikan seorang anak atau individu bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik, agar menjadi manusia yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan revitalisasi pendidikan hukum di era digital. Kemajuan teknologi, akses ilmu pengetahuan tanpa batas, membuat manusia dapat menjelajah ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun. Hampir semua lini dalam kehidupan sosial bangsa negara dapat difasilitasi dengan teknologi. Hal inilah yang membust revitalisasi pendidikan hukum di era digital menjadi sangat penting untuk membuat lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara tetap kondusif dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang ada serta dengan batasan peraturan yang jelas mengatur segala tingkah laku masyarakat, demi terciptanya peradaban insan manusia Indonesia yang maju berkarakter dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemajuan generasi bangsa adalah melalui prose pembelajaran yang baik dan dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya revitalisasi pendidikan hukum di era digital akan terus dibutuhkan untuk terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman demi majunya peradaban generasi bangsa.

Pendidikan adalah bagian dari proses belajar untuk membentuk karakter individu pada bangsa dan negara. Kualitas proses pendidikan menentukan hasil dari proses belajar, yaitu arah pemikiran dan langkah kehidupan manusia. Harapan masyarakat cukuplah besar untuk menjadikan seorang anak atau individu bisa mendapatkan pendidikan karakter yang baik, agar menjadi manusia yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan revitalisasi pendidikan hukum di era digital. Kemajuan teknologi, akses ilmu pengetahuan tanpa batas, membuat manusia dapat menjelajah ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun. Hampir semua lini dalam kehidupan sosial bangsa negara dapat difasilitasi dengan teknologi. Hal inilah yang membust revitalisasi pendidikan hukum di era digital menjadi sangat penting untuk membuat lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara tetap kondusif dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan yang ada serta dengan batasan peraturan yang jelas mengatur segala tingkah laku masyarakat, demi terciptanya peradaban insan manusia Indonesia yang maju berkarakter dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemajuan generasi bangsa adalah melalui prose pembelajaran yang baik dan dilakukan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Oleh karenanya revitalisasi pendidikan hukum di era digital akan terus dibutuhkan untuk terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan jaman demi majunya peradaban generasi bangsa.