Nevertheless, the initiatives from local governments need to be intensified in order to increase social and economical growth through the equitable distribution of broadband internet usage in all over Indonesia. A B S T R A KKata kunci : Internet Pitalebar Sosial ekonomi Indonesia memiliki aset yang berperan penting bagi pembangunan nasional termasuk sosial dan ekonomi antara lain sumber daya manusia dan industri dalam negeri. TIK khususnya internet pitalebar merupakan salah satu kunci dalam pembangunan sosial ekonomi di suatu negara. Studi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak pemanfaatan internet pitalebar di Indonesia terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi apakah langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan internet pitalebar telah dilakukan secara optimal. Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis menggunakan metode Matthew B Miles dan A Michael Huberman, (2007). Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan internet pitalebar di Indonesia meningkat dengan signifikan dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian pemanfaatan internet pitalebar tersebut belum dilakukan secara optimal terutama untuk tujuan yang bersifat produktif. Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan internet pitalebar di Indonesia seperti penggelaran ducting untuk kabel serat optik, pelatihan bidang TIK, penyediaan akses internet WiFi di fasilitas publik. Namun, langkah yang dilakukan pemerintah daerah perlu lebih diintensifkan guna memperluas penetrasi internet pitalebar untuk peningkatan dan pemerataan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. PendahuluanTeknologi telekomunikasi terus mengalami perkembangan, mulai dari teknologi generasi pertama 1G hingga teknologi terbaru saat ini yakni teknologi generasi keempat 4G. Melalui teknologi 4G masyarakat cenderung berharap pada teknologi yang bisa digunakan kapan saja, dimana saja dan menggunakan perangkat yang beragam. Teknologi 4G (Fourth Generation) adalah kelanjutan dari teknologi telekomunikasi seluler generasi terdahulu. Sebelumnya masyarakat telah sangat mengenal teknologi 3G (Third Generation) yang dapat memfasilitasi tidak hanya layanan voice call dan sms tetapi juga layanan

In the past years, incidents involving information security breach increase A B S T R A K Keywords: Telecommunication Devices standardization PolicyKata kunci : Telekomunikasi Standarisasi perangkat Kebijakan Beberapa tahun terakhir, kejadian yang terkait dengan pembobolan informasi meningkat dengan signifikan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pemerintah, industri maupun perorangan. Oleh karenanya diperlukan jaminan terhadap keamanan informasi terutama yang menyangkut informasi yang sensitif dan rahasia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan di bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk menjamin validitas dan kerahasiaan informasi yang dilewatkan melalui perangkat tersebut. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif digunakan dalam studi ini untuk memperoleh gambaran tentang kondisi penerapan standar keamanan perangkat baik oleh pemerintah maupun industri telekomunikasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjamin keamanan perangkat telekomunikasi baik untuk kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus baik dari aspek teknologi, kelembagaan, maupun regulasi. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang mengatur standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk kebutuhan khusus. Selain itu belum ada penetapan secara eksplisit tentang lembaga yang berwenang dalam pengujian dan sertifikasi keamanan perangkat telekomunikasi terutama untuk kebutuhan khusus. Sejumlah regulasi yang mengatur secara spesifik bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi saat ini masih dalam proses penyusunan oleh instansi-instansi terkait. PendahuluanPemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyentuh hampir semua bidang mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pertahanan dan keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu unsur strategis dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan yang melibatkan pembobolan atau pencurian informasi semakin gencar dan menyasar tidak hanya perorangan

IoT Indonesia Forum predicted that IoT Indonesia market potential in 2020 reach about 35 billion dollars. This paper analyzes the IoT's regulatory requirements in Indonesia, which are safety standards, device standards, business implementation models, and IoT ecosystems, adapted to Indonesia's current conditions. The study uses qualitative approach. Primary data are obtained through in-depth interview and FGD and analyzed using three early stages of Regulatory Impact Analysis and Benefit, Opportunity, Cost, and Risk theory on each alternative. As the results, the parameters that needed to be regulated for each IoT issue include 1) Security standards: personal data protection, interoperability, data network security, and applications security; 2) Device standards: TKDN devices, system authentication, and device security, 3) Business model: spectrum utilization, and 4) Ecosystems: spectrum allocation. Recommendations that can be conveyed include the need for stakeholder cooperation to develop the IoT Indonesia Roadmap, increasing the amount of bandwidth in the existing frequency spectrum, reviewing existing equipment regulations according to the most widely used IoT technology in the world, what sector mapping is highly potential in Indonesia, privacy regulation and device security, reviewing TKDN policy requirements, and specific business models between domestic IoT producers for IoT use in the government sector.

No abstract